Diskusi dan pembacaan puisi pada malam badonci demokraasi yang dilaksanakan di Taman Budaya Karang Panjang, Ambon, Sabtu (29/10) malam.

AMBON,AT.–Indikator kebebasan sipil, terutama kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di Maluku harus terus diperkuat. Namun di sisi lain, masyarakat sipil diingatkan untuk meningkatkan kapasitas agar maksimal dalam melakukan advokasi.

Hal ini disampaikan sastrawan dan jurnalis senior Rudi Fofid, akademisi Benico Ritiauw, dan anggota Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku, Linda Holle sebagai narasumber Malam Badonci Demokrasi yang digelar Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku di Taman Budaya Karang Panjang Ambon, Sabtu (29/10/2022) malam. Kebebasan sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) meliputi kebebasan berpendapat (freedom of expression), kebebasan pers (freedom of press), kebebasan berserikat (freedom of assembly) dan kebebasan kebebasan berkeyakinan (freedom of worship).

Soal kekebasan pers, kata Rudi, Maluku masih memiliki catatan buruk. Dua wartawan dibunuh yakni Ridwan Salamun dan Alfred Frets Mirulewan. Ridwan adalah Koresponden SUN TV yang dibantai massa saat meliput perkelahian di Tual 2010 silam, dan Alfred, Pemimpin Redaksi Tabloid Pelangi yang ditemukan di dermaga Pantai Nama, Maluku Barat Daya pada tahun yang sama.

Hingga sekarang, ancaman terhadap wartawan masih terus terjadi. Tak terkecuali, kata Rudi, wartawan kampus, yakni kru Majalah Lintas IAIN Ambon. “Padahal, mereka masih sangat muda tapi sudah melakukan investigasi yang jarang dilakukan wartawan profesional. Investigasi mereka sangat menukik, yang menurut saya berhasil,”ungkapnya.

Sementara menurut Linda, pembunuhan terhadap Alfred berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM kala itu, merupakan upaya pembungkaman terhadap pers. Atas perjuangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), termasuk Komnas HAM dan seluruh elemen masyarakat sipil, empat orang yang terlibat pembunuhan Alfred divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) dan telah menjalani hukuman penjara.

“Tapi sampai sekarang, ancaman dan kekerasan terhadap wartawan masih terus terjadi di Maluku dalam berbagai bentuk. Kita menyesalkan hal itu,”tegasnya.

Kondisi kebebasan berpendapat juga belum sepenuhnya membaik. Setidaknya dalam dua tahun terakhir, ada warga yang mendapat sanksi hukum dan administrasi karena menyampaikan pendapat di publik yang dinilai melanggar aturan, yakni Risman Soulisa, Indah Sari Ibrahim dan Thomas Madilis.

Risman dibekuk polisi di kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon, 25 Juli 2021 silam. Dia ditangkap setelah menyerukan aksi unjuk rasa menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) dan menggunggah seruan mencopot Presiden Joko Widodo, gubernur Maluku dan wali kota Ambon di akun facebooknya.

Polisi menjerat Risman dengan pasal 45A sebagaimana dalam pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon itu, divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Ambon, karena melanggar UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dia dihukum kurang lebih 8 bulan.

Setelah Risman, giliran Indah Sari Ibrahim, mahasiswi IAIN Ambon yang diskorsing karena dianggap menilai peraturan kampus. Pihak kampus mempermasalahkan tulisan “Payudara” pada pameran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni di Taman Baca IAIN Ambon, Februari 2022 lalu.

Kemudian, pada Sabtu, 25 Juni 2022, Thomas Madilis diciduk aparat Polres Maluku Tengah di rumahnya, Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Polisi menganggap Thomas telah menyebarkan ujaran kebencian lewat status facebooknya yang melanggar UU ITE, namun Risman akhirnya dibebaskan lewat Restorative Justice (Keadilan Restoratif).

Menurut Linda, dalam perspektif HAM, kebebasan berpendapat atau kritik lewat karya seni yang dilakukan Indah Sari dan rekan-rekan tidak melanggar hak asasi orang lain. Sebab, kritik tersebut bersifat membangun dan berdasarkan pada data dan fakta secara nasional.

Begitu pula yang dilakukan Thomas, kata Linda, tidak melanggar hak asasi manusia atau melukai orang lain. Thomas mengkritik kebijakan pembuatan Rekor MURI minum jus pala dan makan papeda, karena itu hanya seremonial yang tidak berdampak jangka panjang bagi pengembangan dua komoditi itu kedepan.

“Yang disampaikan Thomas memang fakta. Kita hanya mengejar rekor MURI, habis itu selesai. Sementara beberapa daerah lain, misalnya, Papua sudah mengolah sagu dalam berbagai macam jenis produk unggulan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menghidupkan ekonomi masyarakat,”ungkapnya.

Sementara itu, kata Rudi, pejabat negara saat ini sangat sensitif ketika dikritik. Apalagi pasal-pasal ‘karet’ di dalam UU ITE masih tetap dipertahankan meski sudah dua kali dilakukan revisi.

Tetapi, aktivis perdamaian peraih Ma’arif Award 2016, itu mengingatkan siapa pun yang melancarkan kritik, terutama di media sosial, harus dengan semangat membangun atau konstruktif dan menjaga rambu-rambu UU ITE.

“Memang bisa dibela, tapi kan habis waktu hanya untuk berurusan dengan aparat penegak hukum demi nama baik dan kehormatan para pejabat,”saran pria bernama lengkap Joseph Matheus Rudolf Fofid.

Siapkan Amunisi

Menurut Benico Ratiauw, orang muda berkontribusi bagi pertumbuhan demokrasi. Banyak kaum muda melancarkan kritis lewat saluran media sosial maupun demonstrasi besar-besaran terhadap kebijakan negara yang dinilai merugikan masyarakat.

Namun tidak bisa dipungkiri orang muda di sisi lain bisa menjelma menjadi benalu bagi demokrasi. Ia mencontohkan, saat demontrasi di jalanan di Ambon, misalnya, justru masyarakat merasa resah.

“Sebab, mungkin ada banyak anak muda yag menyuarakan keadilan bagi masyarakat, tapi isu atau kepentingan yang disuarakan tidak terkoneksi baik dengan masyarakat yang benar-benar merasa terwakili,”katanya.

Sedangkan menurut Rudi, kerap aktivis pemuda di Maluku memanfaatkan kondisi sebuah wilayah yang maish dianggap tertinggal untuk kepentingan kelompoknya. Mereka berunjuk rasa menuntut keadilan bagi masyarakat di wilayah itu, tanpa mengetahui secara rinci masalah dan kondisi sosial-ekonomi.

“Mereka tidak punya basis data yang kuat, bahkan tidak pernah mengadvokasi langsung di daerah atau wilayah sehingga masalahnya tak pernah selesai. Dan selama itu pula, mereka demo terus,”ungkapnya.

Kondisi ini yang menurut Linda, menjadi kelemahan masyarakat sipil dalam memperjuangkan aspirasi. Padahal, kritik yang membangun sangat berkorelasi positif dengan penguatan demokrasi.

Aktivis perempuan Maluku ini menilai, pada kasus tertentu, kelompok masyarakat yang memperjuangkan haknya tidak memiliki amunisi ide atau gagasan yang cukup dan substansial bagi perbaiknan suatu kondisi yang buruk.

Olehnya itu, kata dia, sudah saatnya elemen masyarakat sipil, terutama pemuda menyiapkan amunisi pengetahuan dan kapasitas yang cukup atas kondisi sosial, eknomi, politik, dan budaya masyarakat Maluku. Peningkatan kapasitas bisa dilakukan lewat diskusi, pelatihan, menulis dan membaca dan bergabung dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

 “Mari kita berkaca dari generasi sebelumnya. Misalnya, ketika kita ditanya, kalian mau apa? Kita menjwab, kita mau reformasi yang di dalamnya ada banyak tujuan mulia, termasuk demokrasi yang baik,”jelasnya.

Jangan Tersandera SARA

Penyiapan amunisi ini, kata Benico, tak hanya soal advokasi masalah masyarakat, tetapi termasuk juga dengan referensi memilih pemimpin. Sebab, selama ini suara anak muda masih pandang sebagai statistik suara partai politik.

Menurut dia, pemuda harus punya kesadaran kritis untuk menentukan pemimpin masa depan. Cara mudahnya adalah melihat secara rinci rekam jejak calon sehingga tidak terjebak pada pilihan berbasis SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan).

“Harusnya, alasan kita memilih pemimpin itu karena kemampuan dia berkontribusi bagi pembangunan. Bukan memilih pemimpim yang baik, karena itu ukurannya moral sekali,”tegasnya.

Sementara Linda, mengajak orang muda tidak golput, sebab bukan solusi. Ia juga sepakat SARA jangan jadi alasan bagi orang untuk memilih. Orang muda harus mengambil peran seperti melakukan edukasi antihoaks, ujaran kebencian dan lainnya.

“Harus konter hoaks. Harus kritis terhadap setiap informasi yang diperoleh. Telusuri reka jejak mereka sebelum membuat keputusan politik. Saat ini, semua bisa dilacak di internet, terutama media sosial,”tambahnya.

Dari Akar Rumput

Sementara itu, Direktur YPPM Maluku, Abdoel Gani Fabanjo dalam sambutannya mengatakan, upaya penguatan demokrasi bagi anak muda, perempuan, dan disabilitas di Maluku, khususnya Ambon dan Masohi telah dilakukan sejak tahun lalu hingga kini lewat program Demokracy Resilience (Ketahanan Demokrasi). Apalagi dalam menghadapi pemilu yang semakin dekat, penyadaran berdemokrasi dari akar rumput harus terus dilakukan.

Gani yakin, baik buruknya demokrasi Indonesia kedepan, sangat tergantung dari kepekaan anak muda saat ini dalam memaknai dan melaksanakan demokrasi.

“Sudah saatnya kaum muda dibekali agar memahami demokrasi yang besar ini secara utuh. Sehingga ruh dan semangat perjuangan untuk menegakkan demorkasi di akar rumput semakin lebih baik,”katanya.

Demokrasi saat ini, lanjut Gani, masih mencari bentuknya yang lebih baik lagi. Ia mencontohkan ketika kebebasan berpendapat yang menjadi indikator penting dalam demokrasi diberikan, justru yang muncul bersmaan dengan itu adalah hoaks dan ujaran kebencian.

“Saya berharap, kita semua bisa memperjuangkan itu mulai dari sekarang dari akar rumput. Proses ini sudah kita mulai satu tahun lalu. Hari ini kita kembali menyegarkan pikiran kita lewat momentum Sumpah Pemuda ini untuk belajar demokrasi lagi dengan baik,”pungkasnya.

Acara malam Badonci Demokrasi dengan tema “Memotret Demokrasi Dari Akar Rumput” diikuti koalisi pemuda, perempuan, dan kelompok disabilitas bentukan YPPM Maluku, akademisi, wartawan, mahasiswa, aktivis perempuan, dan lainnya. Selain diskusi, acara yang dipandu James Pakniany dan Iftin Yuninda Hart ini  pula diisi dengan pembacaan puisi oleh Rusda Leikawa, Indah Sari Ibrahim, Rudi Fofid, dan Jordan Samloy serta tarian adat dari mahasiswa IAKN Ambon. (tab)

AMBON,AT.—Seluruh lapisan masyarakat telah dan berpeluang terpapar berita bohong atau hoaks, tak terkecuali siswa sekolah. Olehnya itu, pentingnya literasi digital di lingkup sekolah sebagai upaya menangkal hoaks sejak dini.

Mengingat pentingnya hal itu, Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku melaksanakan kegiatan Kampanye Massal Melawan Misinformasi dan Disinformasi di SMA Negeri 13 Ambon, Kota Ambon, Sabtu, 22 Oktober lalu. Kegiatan bertajuk ‘Baku Kele (bergandengan tangan) Lawan Hoaks’ itu diikuti 42 siswa dari lima sekolah di Ambon, yaitu SMP Negeri 6, SMP Negeri 14, SMP Al-Wathan, SMA 13, dan SMK Muhammadiyah.

Program Manager YPPM Maluku Naam Seknun mengatakan, Kampanye Bakukele Lawan Hoaks merupakan kegiatan lanjutan bersama sekolah-sekolah yang pernah terlibat bersama YPPM dalam program DeMres. Terutama dalam pengarus-utamaan narasi demokrasi dan penguatan kepada peserta didik tentang hoaks.

“Dari kegiatan ini kami sangat berharap bahwa baik bagi pemilih pemula maupun generasi muda dapat menjadi duta anti hoaks di lingkungan sekolah masing-masing sehingga perlu adanya sinergitas untukkeberlanjutan kegiatan ini secara terus-menerus demi menjaga kestabilan demokrasi dan pengarusutamaan informasi dan penyebaran berita bohong/hoaks terutama bagi orang muda,”kata Naam.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) SMA 13 Ambon, Jolanda Koda mengapresiasi kegiatan ini. Menurut dia, pengetahuan tentang literasi media, termasuk soal hoaks harus ditanamkan sejak dini kepada para siswa. Sebab, hoaks selalu ada dan tersebar seiring banyaknya pengguna media sosial yang tidak kritis. “Sekarang ini banyak berita yang tidak benar. Kita harus waspda,”kata Jolanda mengawali sambutannya.

Ia berharap, kegiatan tersebut bermanfaat bagi siswa para peserta. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh bisa diteruskan kepada keluarga maupun siapa saja. “Semoga kegiatan Bakukele lawan hoaks ini bisa bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Pulang dari tempat ini, adik-adik bisa menyamapikan materi tentang hoaks kepada teman-teman di sekolah maupun saudara di rumah,”imbuhnya.

Hoaks dan Demokrasi

Rusda Leikawa, Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Maluku, narasumber kegiatan tersebuty memaparkan materinya tentang strategi menangkal hoaks (misinformasi dan disinformasi). Menurut dia, hoaks berasal dari kata “hocus” dalam “hocus pocus”, mantra yang diucapkan oleh para penyihir.

Kata hocus pocus diambil dari salah satu nama penyihir di Italia yang terkenal yaitu Ochus Bochus. Kemudian dipakai oleh para pesulap untuk pertunjukan di dalam trik mereka. “Jadi, hoaks ini sebenarnya sudah ada sejak ke 17,”kata Rusda.

Secara umum, kata dia, gangguan atau kekacauan informasi terbagi menjadi tiga, yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi adalah informasi salah, tapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar.

Kemudian disinformasi adalah informasi yang salah tapi disebarkan oleh orang yang tahu bahwa informasi itu salah, jadi ada kesengajaan. Sedangkan malinformasi, merupakan informasi yang berdasarkan realitas/kebenaran, namun penyajiannya dikemas sedemikian rupa dan digunakan untuk merugikan orang, kelompok, organisasi, atau pihak lain.

“Literasi yang rendah dan tidak berpikir kritis, kurangnya rasa percaya masyarakat dan pemerintah, polarisasi masyarakat, fanatisme buta, dan belum capak memilih informasi merupakan penyebab mengapa orang masih menyebarkan dan percaya pada hoaks,”jelas Ketua Wanita Penulis Indonesia (WPI) Maluku ini.

Dia melanjutkan, misinformsi dan disinformasi terdiri dari tujuh jenis, yaitu satir atau parodi (Tidak berniat merugikan namun berpotensi mengelabui), konten menyesatkan (informasi menyesatkan, dengan membingkai isu atau individu), konten tiruan (ketika sumber asli ditiru), konten palsu (Konten baru 100 persen salah, didesain Untuk menipu dan merugikan), koneksi salah (Judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten), konten yang salah (konten asli dipadankan dgn konteks informasi yang salah), dan konten yang dimanipulasi (informasi atau gambar yang asli dimanipulasi untuk menipu).

Sedangkan motif orang menyebarkan hoaks, karena ingin menjadi paling update, ingin memprovokasi, terlalu cemas, bergantung dengan gawai,  iseng , keuntungan politik, dan Keuntungan ekonomi.

“Pernah dengar informasi makan telur akan kebal dari Corona (Covid-19)? Informasi itu dari Ambon, lalu diketahui di seluruh Indonesia. Nah, itu contoh informasi yang salah tapi sengaja dibagikan untuk kepentingan ekonomi dan membuat kepanikan,”papar Rusda.

Rusda mengatakan, MAFINDO Maluku mendata hoaks selama Januari hingga Agustus 2022. Setidaknya ada 11 hoaks selama periode itu dengan tema kesehatan (20 persen), penipuan (20 persen), lainnya (30 persen), SARA/etnis (10 persen), dan kriminal (10 persen), dan politik (10 persen).

Salah satu hoaks yang beredar di Maluku adalah video putri duyung di Latuhalat, Ambon pada 15 Juli lalu. Padahal, berdasarkan penelusuruan MAFINDO Maluku, video  diduga manusia setengah ikan itu ditangkap di Muizenberg Afrika selatan.

Rusda menambahkan, pesat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, lanjut Rusda, membuat semua orang berkesempatan menjadi pembuat, penyebar, dan pengguna informasi. Termasuk memproduksi hoaks.

Olehnya itu, generasi muda perlu dibekali pengetahuan yang cukup untuk terhindari hoaks. Cara sederhana untuk mengecek kebenaran informasi atau fakta dengan menggunakan mesin

pencarian Google, Yahoo, atau Bing. Selain itu, bisa lewat aplikasi seperti Hoax Buster Tools, Kalimasada dan Turnbackhoax.id  yang dibuat oleh MAFINDO, atau cekfakta.com yang dibuat MAFINDO bersama 22 media online Indonesia.

Sementara Tajudin Buano, Ketua AJI Ambon menyampaikan materi tentang “Hoaks dan Demokrasi”. Menurut dia, kondisi demokrasi di Indonesia saat ini belum begitu baik. Salah satu faktor penyebabnya, adalah hoaks dan ujaran kebencian berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Maraknya hoaks dan ujaran kebencian, terutama menjelang dan saat momentum politik nasional dan lokal, kata dia, tak bisa dipungkiri karena orang dengan mudah membuat informasi lewat telepon pinta dan menyebarkan ke media sosial. Bahkan, hoaks bisa saja mendelegitimasi hasil pemilu jika tidak ada narasi pembanding dari pemerintah.

“Ini merupakan dampak dari dua wajah internet kita, yakni sebagai oksigen sekaligus racun bagi demokrasi. Di satu sisi, internet khususnya media sosial kita manfaatkan untuk menyebarkan idea tau gagasan substansial untuk ketahanan demokrasi, namun di sisi lain bisa digunakan untuk melemahkan demokrasi lewat hoaks, ujaran kebencian, dan lainnya,”jelasnya.

Olehnya itu, ia mengajak peserta untuk meningkatkan literasi digital sebagai bekal untuk melawan hoaks. “Jadi, kembali kepada kita masing-masing. Apakah memanfaatkan internet untuk memperkuat demokrasi, atau justru melemahkannya,”pungkas jurnalis Harian Ambon Ekspres, itu.

Periksa Fakta

Selain menerima materi dan diskusi, peserta juga melakukan praktik sederhana untuk memeriksa fakta atau kebenaran informasi. Pengurus MAFINDO Maluku, Soleman Pelu memandu sesi dengan membagi peserta ke dalam empat kelompok.

Setiap kelompok diberi pertanyaan dna pernyataan berupa narasi dan foto. Kemudian, mereka mencari jawaban dan memeriksa faknya menggunakan mesian pencarian Google seperti Yandex, Google Reverse Image, Goolgle Lens, dan aplikasi Kalimasada, Turnbachoaks, dan cekfakta.

Karena telah memperoleh materi sebelumnya, peserta dengan mudah memeriksa fakta dan memperoleh informasi yang benar. Setelah itu, wakil setiap kelompok menyampaikan hasil pencarian mereka kepada fasilitator.

Para peserta mengaku, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka, dan berharap bisa dikembangkan di sekolah-sekolah lain karena anak muda juga rentan terpapar hoaks. “Kegiatan ini sangat bermanfata bagi saya. Setidaknya saya bisa mengenal hoaks dan dampaknya sehingga saya akan berhati-hati terhadap semua informasi atau tidak mudah percaya,”ucap Bella Dadiara, siswi SMP 6 Ambon. (tab)

sumber: https://ambonterkini.id/news_read/baku-kele-lawan-hoaks-sejak-dari-sekolah-654

humasbawaslumaluku-Disabilitas mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang setara dengan semua warga negara, juga termasuk pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama, salah satunya jaminan untuk menggunakan hal politik sebagai pemilih dalam penyelenggraan Pemilu dengan menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan.

Senin (17/10/22), Bawaslu Provinsi Maluku kedatangan Pengurus Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku. selain satu bentuk silaturahmi, kehadiran YPPM di Kantor Bawaslu adalah untuk mensinergikan Program antara YPPM dan Bawaslu terkhusus pemenuhan hak pilih kaum disabilitas pada Pemilu 2024 mendatang. Selain melakukan pendampingan pada kaum disabilitas, YPPM juga mendorong dan meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat untuk berdaya secara ekonomi hingga dapat berpikir konstruktif dalam menciptakan situasi damai dan mendukung aktifivitas masyarakat.

“Kami ingin membangun kerjasama yang konsisten dan berkelanjutan dengan Bawaslu dalam pemenuhan hak politik kaum disabilitas. Dengan peran Bawaslu, harapan kami kelompok kaum renta, orang muda dan perempuan terjamin hak politiknya dan memiliki peran yang strategis dalam Pemilu ini,” ungkap Naam Seknun yang merupakan Manager Program pada yayasan ini.

Menanggapi itu, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair dalam kesempatan tersebut mengatakan jaminan hak pilih bagi disabilitas menjadi salah satu konsentrasi Bawaslu dalam memastikan Pemilu dapat terakses bagi mereka.

“Kami punya program sosialisasi pengawasan partisipatif, nantinya mereka bisa kami hadirkan dalam kegiatan itu, diberikan pemahaman seputar kepemiluan, tujuannya adalah selain menjadi paham akan hak politinya, mereka juga bisa menjadi berperan dalam pengawasan pemilu sebagai pengawas partisipatif,” jelas Subair

Pertemuan itu kemudian ditutup dengan foto bersama.

Sumber : Bawaslu Maluku