oleh YPPM Maluku | Nov 6, 2026 | Uncategorized
Bara, Buru 18/10/26- Keberlanjutan sumber daya perikanan tidak hanya bergantung pada bagaimana masyarakat memanfaatkan laut, tetapi juga pada bagaimana aktivitas pemanfaatan tersebut dikelola dan diawasi. Di tengah meningkatnya kebutuhan terhadap sumber daya perikanan, pengawasan menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan ekosistem laut tetap terjaga dan sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Maluku (YPPM) Malukubersama masyarakat Desa Bara, Kecamatan Ai Buaya, Kabupaten Buru, terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga wilayah kelola perikanan mereka.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat peran Kelompok Pengawas Perikanan Desa Bara melalui penyegaran tugas, pembagian tanggung jawab, serta penyusunan mekanisme pengawasan yang akan mulai dilaksanakan pada November 2026.
Mengapa Wilayah Kelola Perikanan Perlu Diawasi?
Penetapan wilayah kelola perikanan merupakan salah satu langkah penting dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Namun, keberadaan wilayah kelola saja tidak cukup untuk memastikan ekosistem dan sumber daya perikanan tetap terlindungi. Diperlukan pengawasan secara berkala untuk memastikan aktivitas pemanfaatan sumber daya laut berlangsung sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun bersama masyarakat.
Tanpa pengawasan, berbagai aktivitas yang berpotensi mengancam keberlanjutan perikanan dapat berlangsung tanpa teridentifikasi dengan baik. Misalnya, penggunaan alat tangkap yang merusak, penangkapan ikan berukuran kecil sebelum mencapai ukuran yang layak ditangkap, hingga aktivitas penangkapan di kawasan yang seharusnya dijaga. Jika dibiarkan, aktivitas tersebut dapat memberikan tekanan terhadap populasi ikan dan merusak habitat penting seperti terumbu karang.
Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan bahwa kesepakatan pengelolaan tidak berhenti sebagai aturan yang hanya diketahui oleh kelompok tertentu. Melalui pemantauan langsung, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kesepakatan dipatuhi, mengidentifikasi potensi pelanggaran, serta mengambil langkah tindak lanjut berdasarkan mekanisme yang telah disepakati.
Selain itu, pengawasan berfungsi sebagai sarana mengumpulkan informasi mengenai kondisi dan aktivitas di wilayah kelola. Informasi mengenai lokasi penangkapan, jenis alat tangkap, aktivitas nelayan, serta potensi ancaman terhadap ekosistem dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah pengelolaan berikutnya.
Dengan demikian, pengawasan bukan hanya tentang menemukan pelanggaran atau membatasi aktivitas nelayan. Pengawasan merupakan bagian dari upaya memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan berlangsung secara bertanggung jawab, menjaga fungsi ekosistem laut, serta melindungi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya tersebut.
Membangun Sistem Pengawasan melalui Peran Masyarakat
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan terhadap kesepakatan pengelolaan wilayah perikanan, Kelompok Pengawas Perikanan Desa Bara dibentuk melalui musyawarah bersama yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 24 September 2026.
Pembentukan kelompok ini menjadi langkah awal untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam memantau aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah kelola mereka sendiri, yang mencakup kawasan dari Waiduna hingga Waeruba.
Kelompok pengawas terdiri dari empat orang dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:
- Umar Nurau – Motoris, bertanggung jawab mengoperasikan kapal atau sarana transportasi laut selama kegiatan pengawasan.
- Kadir Tuhulola – Penanya, menjalankan peran penanya dalam proses pengawasan dan pengumpulan informasi di lapangan.
- Khairul Pattisahusiwa – Pencatat, bertanggung jawab mencatat hasil pemantauan dan temuan selama kegiatan pengawasan melalui formulir yang telah disiapkan.
- Sarbun Umasugi – Anak Buah Kapal (ABK), mendukung kebutuhan operasional kapal dan pelaksanaan kegiatan pengawasan di laut.
Pembagian peran ini diharapkan membuat pelaksanaan pengawasan lebih terorganisasi, sehingga setiap anggota memahami tanggung jawabnya dan dapat bekerja secara terkoordinasi.
Keterlibatan empat anggota dengan tanggung jawab yang berbeda juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengawasan yang tidak hanya bergantung pada satu orang, tetapi dijalankan melalui kerja sama dan koordinasi kelompok.
Menyepakati Mekanisme dan Objek Pengawasan
Pada Oktober 2026, kelompok pengawas kembali melakukan penyegaran terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota. Pertemuan ini sekaligus menjadi ruang untuk membahas mekanisme teknis sebelum pengawasan lapangan mulai dilaksanakan pada November 2026.
Beberapa hal yang dibahas meliputi tata cara pengisian formulir pengawasan, pembagian peran selama kegiatan berlangsung, kebutuhan sarana transportasi laut, serta penyepakatan jadwal pelaksanaan pengawasan.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa kegiatan pengawasan akan dilaksanakan sebanyak empat kali dalam satu bulan. Kelompok juga membahas penggunaan kapal sebagai sarana transportasi untuk mendukung kegiatan pemantauan di wilayah kelola.
Selain mekanisme pelaksanaan, kelompok membahas sejumlah aktivitas yang menjadi perhatian dalam pengawasan. Di antaranya adalah larangan penggunaan alat tangkap yang merusak serta kesepakatan untuk tidak menangkap ikan dengan ukuran di bawah 25 cm.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu bentuk upaya mendorong praktik penangkapan ikan yang lebih bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, penerapan batas ukuran ikan juga perlu memperhatikan jenis ikan yang menjadi sasaran dan kesesuaian ukuran minimum dengan karakteristik biologis masing-masing spesies.
Selain dua kesepakatan tersebut, beberapa aspek lain yang dapat menjadi perhatian dalam pengawasan dan pembahasan lanjutan kelompok meliputi:
- Aktivitas penangkapan di kawasan yang telah disepakati sebagai zona perlindungan.
- Penggunaan alat tangkap yang berpotensi merusak terumbu karang dan habitat penting lainnya.
- Penangkapan biota laut yang dilindungi.
- Aktivitas pemanfaatan sumber daya oleh nelayan dari luar wilayah kelola yang tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat.
- Aktivitas lain yang berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.
Berbagai aspek tersebut dapat menjadi bahan penguatan kesepakatan pengawasan agar pemantauan tidak hanya berfokus pada aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga memperhatikan perlindungan ekosistem laut secara keseluruhan.
Pengawasan Bukan Sekadar Mencari Pelanggaran
Pelaksanaan pengawasan tidak semata-mata bertujuan menemukan atau mencatat pelanggaran. Lebih dari itu, pengawasan merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat tanggung jawab bersama dalam mengelola sumber daya perikanan.
Melalui kegiatan pemantauan secara berkala, kelompok pengawas diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai aktivitas penangkapan yang berlangsung di wilayah kelola, mengidentifikasi potensi ancaman terhadap sumber daya laut, serta mendokumentasikan kondisi yang ditemukan di lapangan.
Setiap kegiatan pengawasan akan dicatat melalui formulir pengawasan yang telah dibahas bersama. Pencatatan ini penting agar informasi mengenai waktu, lokasi, aktivitas yang ditemukan, jenis alat tangkap, hingga tindak lanjut dapat terdokumentasi dengan baik.
Dokumentasi tersebut nantinya tidak hanya menjadi bukti pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan pengelolaan.
Apabila ditemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan kesepakatan, kelompok pengawas diharapkan dapat melakukan pencatatan dan koordinasi untuk menentukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang telah disepakati. Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan secara terarah, partisipatif, dan tetap memperhatikan keamanan anggota maupun masyarakat.
Menuju Pengawasan yang Partisipatif dan Berkelanjutan
Persiapan yang dilakukan sepanjang Oktober menjadi fondasi awal sebelum kegiatan pengawasan lapangan dimulai pada November 2026. Penguatan kapasitas anggota, pembagian tugas, ketersediaan sarana operasional, serta mekanisme pencatatan menjadi beberapa aspek yang perlu dipastikan agar kegiatan dapat berjalan secara konsisten.
Ke depan, hasil pemantauan diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi kegiatan kelompok, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pengelolaan wilayah kelola perikanan.
Data dan informasi dari kegiatan pengawasan dapat membantu masyarakat mengidentifikasi persoalan, melihat pola aktivitas pemanfaatan sumber daya, serta menentukan langkah pengelolaan yang lebih tepat. Hasilnya juga dapat menjadi bahan diskusi bersama masyarakat untuk meninjau kembali efektivitas kesepakatan dan kebutuhan penguatan aturan pengelolaan.
Pada akhirnya, pengawasan berbasis masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola perikanan yang lebih partisipatif. Masyarakat bukan hanya pihak yang memanfaatkan sumber daya laut, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga dan memastikan keberlanjutannya.
Sebab, menjaga laut tidak cukup hanya dengan menetapkan batas wilayah dan membuat kesepakatan. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat untuk memastikan kesepakatan tersebut dijalankan, aktivitas pemanfaatan tetap terkendali, dan sumber daya perikanan dapat terus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat pesisir.
Menjaga laut dimulai dari kesepakatan bersama, dan memastikan kesepakatan itu berjalan membutuhkan pengawasan yang konsisten.
oleh YPPM Maluku | Nov 4, 2026 | Uncategorized
OPEN RECRUITMENT – STAF LAPANGAN DAN ENUMERATOR LAPANGAN
YPPM Maluku membuka kesempatan bagi individu yang berkomitmen, energik, dan memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat untuk bergabung bersama tim kami.
Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Maluku (YPPM Maluku) membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik, khususnya yang berdomisili di Desa Bara dan wilayah sekitarnya, Kabupaten Buru, Maluku, untuk mengisi posisi Staf Lapangan (Field Staff) dan Enumerator Lapangan (Field Enumerator).
Kami mencari individu yang memiliki pengalaman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, mampu bekerja secara kolaboratif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta siap terlibat langsung dalam kegiatan bersama masyarakat.
Posisi yang Dibuka
- Staf Lapangan (Field Staff)
- Enumerator Lapangan (Field Enumerator)
Lokasi Penempatan: Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
Kualifikasi Umum
- Pria atau wanita dengan usia minimal 21 tahun.
- Pendidikan minimal SMA/sederajat.
- Berdomisili di Desa Bara atau wilayah sekitar Kabupaten Buru. Pelamar dari Desa Bara dan wilayah sekitarnya akan diprioritaskan.
- Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, perikanan, pendampingan komunitas, atau kegiatan sosial.
- Memahami isu-isu masyarakat pesisir dan memiliki ketertarikan terhadap pengelolaan perikanan berbasis masyarakat.
- Mampu berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dalam tim.
- Cekatan, energik, disiplin, jujur, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.
- Memiliki jiwa kepemimpinan serta kemampuan advokasi dan mengorganisir masyarakat.
- Bersedia ditempatkan di lokasi kerja, yaitu Desa Bara, Kabupaten Buru, Maluku.
- Mampu mengoperasikan laptop dan smartphone serta memiliki kemampuan dasar dalam pencatatan data dan penggunaan aplikasi digital.
- Memiliki kendaraan pribadi dan SIM aktif menjadi nilai tambah.
Persyaratan Administrasi
Pelamar wajib menyiapkan dokumen berikut:
- Curriculum Vitae (CV) terbaru yang mencantumkan pengalaman kerja atau pengalaman organisasi.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Fotokopi ijazah terakhir.
- Dokumen pendukung atau sertifikat pengalaman kerja/pelatihan (jika ada).
Seluruh dokumen digabungkan menjadi satu file dalam format PDF dengan ketentuan:
- Format nama file:
NamaLengkap_Posisi.pdf - Contoh:
JANEDOE_StafLapangan.pdf
Tata Cara Pendaftaran
Kirimkan seluruh dokumen persyaratan melalui email resmi YPPM Maluku:
Email: yppm.maluku@gmail.com
Gunakan subject email sesuai posisi yang dilamar:
- Staf Lapangan:
Staf Lapangan_Perikanan Masyarakat - Enumerator Lapangan:
Enumerator_Perikanan Masyarakat
Tahapan Seleksi
Proses seleksi dilakukan melalui dua tahapan:
- Seleksi administrasi: Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan pelamar.
- Wawancara: Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan dihubungi untuk mengikuti tahap wawancara.
Catatan: Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi dan terpilih untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya yang akan dihubungi oleh pihak YPPM Maluku.
Periode Pendaftaran
9–13 November 2026
Seluruh pertanyaan dan pengiriman berkas lamaran hanya dilayani melalui email resmi YPPM Maluku di yppm.maluku@gmail.com.
Mari bergabung bersama YPPM Maluku dan menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.
YPPM Maluku – Bersama Masyarakat, Membangun Masa Depan Pesisir.
oleh YPPM Maluku | Okt 31, 2026 | Uncategorized
Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Maluku | 23 Oktober 2026
Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Maluku (YPPM Maluku) menyelenggarakan sesi umpan balik data bersama masyarakat nelayan Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, pada Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk melihat, memahami, dan mendiskusikan hasil pemantauan perikanan serta data sosial-ekonomi rumah tangga yang telah dikumpulkan selama periode kegiatan.
Data perikanan yang dibahas mencakup periode Desember 2025 hingga Oktober 2026 dan berasal dari pencatatan hasil pendaratan ikan di wilayah kelola masyarakat, mulai dari titik Waiduna hingga Waeruba. Sementara itu, data sosial-ekonomi yang dipresentasikan berasal dari periode Februari hingga Oktober melalui sesi ini, YPPM Maluku mengajak masyarakat memeriksa kesesuaian data dengan pengalaman mereka sehari-hari, sekaligus mengidentifikasi perubahan, tantangan, dan kebutuhan pengelolaan ke depan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, total ikan yang tercatat didaratkan mencapai 1.203 kilogram dengan rata-rata hasil tangkapan sekitar 6,7 kilogram per trip. Selama periode pemantauan, tercatat 179 trip penangkapan dan 40 spesies ikan. Pencatatan juga menunjukkan peningkatan jumlah trip pada September–Oktober 2026.
Tiga jenis ikan yang paling banyak tercatat didaratkan adalah bubara (Caranx ignobilis), gomuru (Pristipomoides multidens), dan dalise (Lutjanus timoriensis). Selain komposisi hasil tangkapan, sesi ini membahas proporsi ikan dewasa yang tercatat sebesar 68 persen. Angka tersebut menjadi bahan diskusi awal mengenai kondisi hasil tangkapan dan keberlanjutan reproduksi ikan. Penafsirannya tetap perlu mempertimbangkan ukuran pertama kali matang gonad atau ukuran layak tangkap dari masing-masing spesies.
Umpan balik juga mencakup sumber pendapatan, pendapatan tahunan, pengeluaran rumah tangga, ketahanan keuangan, akses layanan keuangan, serta modal sosial. Dalam paparan, rata-rata pendapatan tahunan masyarakat tercatat sekitar Rp20.000.000. Pertanian dan perikanan menjadi dua sektor sumber pendapatan utama, dengan persentase yang tercantum masing-masing 35,19 persen dan 37,22 persen. Urutan sektor dan persentase ini perlu dicocokkan kembali dengan dashboard sebelum dipublikasikan sebagai peringkat.
Pengeluaran bulanan rata-rata yang ditampilkan dalam materi mencapai sekitar Rp1.307.928, dengan pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar. Pada aspek ketahanan keuangan, 87 persen masyarakat dilaporkan telah mulai menabung. Akses terhadap layanan keuangan seperti mobile money dan microfinance juga telah dimanfaatkan masyarakat.
Sementara itu, pada aspek modal sosial, 38 persen kelompok menyatakan telah memiliki kepercayaan penuh kepada pemimpin kelompok nelayan.
Dalam diskusi, masyarakat menyampaikan bahwa keberlanjutan perikanan tidak dapat dibebankan hanya kepada nelayan atau masyarakat pesisir. Diperlukan keterlibatan dan dukungan para pemangku kebijakan agar upaya pengelolaan berjalan lebih kuat dan konsisten. Masyarakat juga menekankan perlunya metode pengelolaan hasil perikanan tangkap agar hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara lebih baik dan berkelanjutan.
Bagi YPPM Maluku, sesi umpan balik ini menunjukkan pentingnya data sebagai dasar percakapan dan pengambilan keputusan bersama. Catatan mengenai peningkatan jumlah trip, kondisi sosial-ekonomi, serta tingkat kepercayaan dalam kelompok menjadi bahan untuk melihat perkembangan sekaligus menentukan hal-hal yang masih perlu diperkuat. Hasil diskusi akan menjadi masukan bagi proses pendampingan dan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di wilayah kelola Desa Bara.
oleh YPPM Maluku | Okt 24, 2026 | Uncategorized
BARA, BURU 13-14/10/2026 — Masyarakat dan nelayan Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, mendiskusikan batas-batas wilayah pengelolaan perairan desa melalui kegiatan diskusi pemetaan partisipatif Locally Managed Marine Area (LMMA). Diskusi ini menjadi langkah awal untuk membangun kesepahaman masyarakat mengenai wilayah perairan yang akan dikelola bersama, sekaligus memperkuat upaya perlindungan sumber daya laut dan pengaturan aktivitas perikanan di wilayah tersebut.
Dalam diskusi tersebut, masyarakat dan nelayan menyepakati bentang wilayah kelola yang dimulai dari Waiduna hingga Teluk Bara. Wilayah yang dibahas berada dalam cakupan administratif Desa Bara dan dinilai penting untuk dikelola secara bersama karena memiliki potensi sumber daya perikanan dan ekosistem pesisir yang perlu dijaga keberlanjutannya.
Pemetaan partisipatif ini memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya nelayan yang sehari-hari beraktivitas di wilayah perairan Desa Bara, untuk mengidentifikasi batas wilayah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka di lapangan. Kesepakatan awal tersebut diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan rencana pengelolaan wilayah perairan yang sesuai dengan kondisi ekologis, kebutuhan masyarakat, dan kewenangan pemerintahan desa.
Teluk Bara Berpotensi Menjadi Kawasan Perlindungan Perikanan
Salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam diskusi adalah Waeruba atau Teluk Bara. Masyarakat menilai kawasan ini memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah sehingga penting untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari wilayah yang akan ditutup sementara atau dibatasi pemanfaatannya melalui mekanisme pengelolaan yang disepakati bersama.
Sejumlah nelayan menyampaikan dukungan terhadap rencana penutupan wilayah tersebut. Dukungan ini berkaitan dengan kondisi di lapangan, ketika perairan Desa Bara juga dimasuki oleh nelayan dari luar desa untuk mencari ikan maupun memancing. Kehadiran nelayan dari luar tersebut menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan masyarakat karena aktivitas penangkapan berlangsung di wilayah yang mereka pandang sebagai bagian dari ruang penghidupan masyarakat Desa Bara.
Bagi masyarakat, pengaturan pemanfaatan perairan bukan semata-mata bertujuan membatasi aktivitas penangkapan ikan, melainkan juga menjaga agar sumber daya laut tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan potensi perikanan di Waeruba atau Teluk Bara, masyarakat melihat adanya kebutuhan untuk membangun kesepakatan mengenai wilayah yang perlu dilindungi serta aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna sumber daya laut.
Rencana penutupan tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan mengenai batas kawasan, mekanisme pengelolaan, bentuk pembatasan aktivitas penangkapan, serta dasar hukum yang akan digunakan. Dengan demikian, pelaksanaannya dapat didasarkan pada kesepakatan masyarakat dan mekanisme yang jelas, bukan hanya pada kesepakatan informal.
Penguatan Pengawasan dan Perlindungan Ekosistem Pesisir
Selain potensi perikanan, wilayah yang dibahas dalam pemetaan partisipatif ini juga memiliki ekosistem penting, termasuk terumbu karang dan mangrove. Keberadaan ekosistem tersebut menjadi salah satu pertimbangan perlunya pengaturan pemanfaatan wilayah perairan agar aktivitas penangkapan ikan tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir.
Kawasan Teluk Bara juga menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai keberadaan mangrove. Ekosistem ini memiliki fungsi ekologis bagi wilayah pesisir, sehingga perlindungannya perlu menjadi bagian dari perencanaan pengelolaan wilayah secara terpadu.
Dalam diskusi, masyarakat turut menyoroti kebutuhan pengawasan terhadap aktivitas nelayan dari luar Desa Bara yang masuk ke wilayah perairan tersebut. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut berlangsung sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang nantinya ditetapkan.
Keberadaan Kelompok Pengawas Perikanan Desa Bara menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung upaya tersebut. Kelompok ini diharapkan dapat berperan dalam pengawasan rutin, menyampaikan informasi mengenai aktivitas pemanfaatan wilayah perairan, serta membantu masyarakat dan pemerintah desa mengawal pelaksanaan aturan pengelolaan yang disepakati.
Pengawasan yang berjalan secara partisipatif juga dapat menjadi sarana untuk membangun kepatuhan bersama, mencegah konflik pemanfaatan ruang perairan, dan memperkuat tanggung jawab masyarakat dalam menjaga sumber daya laut.
Mendorong Legalitas Wilayah Kelola melalui Peraturan Desa
Selain membahas batas wilayah dan potensi penutupan Teluk Bara, diskusi ini juga mengangkat pentingnya landasan hukum bagi pengelolaan wilayah perairan Desa Bara. Masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat mendiskusikan mekanisme agar wilayah kelola yang disepakati tidak hanya menjadi kesepakatan bersama, tetapi juga memperoleh pengakuan melalui kebijakan di tingkat desa.
Salah satu langkah yang dibahas adalah mendorong agar pengelolaan wilayah tersebut memiliki dasar hukum, sekurang-kurangnya melalui Peraturan Desa (Perdes) Bara. Pembahasan ini sejalan dengan komunikasi yang telah dilakukan bersama Pemerintah Desa Bara mengenai perlunya Perdes sebagai landasan pengaturan wilayah kelola masyarakat.
Keberadaan Perdes diharapkan dapat memperjelas batas wilayah yang dikelola, tujuan perlindungan sumber daya laut, mekanisme pemanfaatan perairan, serta peran masyarakat dan kelompok pengawas dalam pelaksanaannya. Pengaturan tersebut juga perlu disusun dengan memperhatikan kewenangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya dasar hukum yang jelas, kesepakatan masyarakat diharapkan dapat ditindaklanjuti menjadi tata kelola yang lebih terarah, memiliki legitimasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menjadikan Kesepakatan Masyarakat sebagai Dasar Pengelolaan Berkelanjutan
Diskusi pemetaan partisipatif batas-batas LMMA di Desa Bara menjadi langkah awal untuk menyatukan pandangan masyarakat mengenai wilayah perairan yang perlu dikelola dan dilindungi. Kesepakatan bentang Waiduna hingga Teluk Bara, perhatian terhadap potensi perikanan di Waeruba, serta pembahasan mengenai perlindungan mangrove dan terumbu karang menunjukkan pentingnya menghubungkan pengetahuan lokal dengan perencanaan pengelolaan sumber daya laut.
Ke depan, tindak lanjut kegiatan ini mencakup penguatan dan pendokumentasian batas wilayah kelola, pembahasan mekanisme pengaturan atau penutupan kawasan yang disepakati, penguatan peran Kelompok Pengawas Perikanan, serta koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Desa Bara dalam mendorong penyusunan Perdes.
Proses tersebut perlu terus melibatkan masyarakat dan nelayan sebagai pihak yang paling dekat dengan sumber daya laut. Partisipasi mereka penting agar aturan yang dibentuk tidak hanya memberikan kepastian dalam pengelolaan wilayah, tetapi juga menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Melalui pengelolaan wilayah perairan yang partisipatif, Desa Bara diharapkan dapat memperkuat perlindungan ekosistem pesisir, menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, dan membangun tata kelola laut yang lebih adil bagi masyarakat setempat.
oleh YPPM Maluku | Okt 23, 2026 | Uncategorized
BARA, MALUKU — Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Maluku (YPPM Maluku) menggelar Pertemuan Penyusunan Strategi Pengamanan bagi Nelayan dan Masyarakat dalam Bentuk Produk Hukum , di Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mendorong perlindungan bagi nelayan dan masyarakat pesisir melalui penyusunan produk hukum yang dapat menjadi dasar bersama dalam pengelolaan dan pengamanan wilayah kelola perikanan. Salah satu bentuk produk hukum yang dibahas adalah Peraturan Desa (Perdes) yang diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut.
Dalam pembahasannya, penyusunan Perdes diarahkan untuk memuat sejumlah aspek penting, antara lain batas wilayah kelola masyarakat, perlindungan ekosistem terumbu karang dan mangrove, serta pengaturan pemanfaatan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab. Kejelasan wilayah kelola diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman bersama mengenai ruang pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut, sekaligus mendukung upaya pencegahan konflik dalam pemanfaatan kawasan perikanan.
Terumbu karang dan mangrove menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir Desa Bara. Terumbu karang menyediakan habitat bagi berbagai jenis ikan dan biota laut, sedangkan mangrove berperan sebagai pelindung pesisir, tempat pembesaran biota, serta penopang keseimbangan ekosistem. Kerusakan kedua ekosistem tersebut dapat berdampak pada keberlanjutan sumber daya ikan yang menjadi tumpuan penghidupan masyarakat nelayan.
Oleh karena itu, pengelolaan kawasan perikanan tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan informal masyarakat. Diperlukan payung hukum yang memberikan kejelasan aturan, pembagian peran, mekanisme pengawasan, serta langkah penanganan terhadap pelanggaran yang disepakati bersama. Produk hukum juga diharapkan dapat memperkuat legitimasi kelembagaan masyarakat dalam menjalankan upaya pengawasan dan menjaga wilayah kelola secara berkelanjutan.
Penyusunan produk hukum ini sejalan dengan kerangka regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Regulasi tersebut mengatur pengelolaan wilayah pesisir dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya, partisipasi masyarakat, serta kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi salah satu landasan penting dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Sementara itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kerangka bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir.
Dalam proses penyusunannya, Perdes perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut. Dengan demikian, pengaturan wilayah kelola masyarakat dapat menjadi pedoman lokal yang kuat tanpa mengesampingkan ketentuan tata ruang laut dan peraturan sektor kelautan dan perikanan.
Melalui pertemuan ini, YPPM Maluku mendorong agar masyarakat nelayan Desa Bara tidak hanya menjadi penerima manfaat dari upaya perlindungan kawasan pesisir, tetapi juga terlibat aktif dalam merumuskan aturan, menjalankan pengawasan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting agar produk hukum yang disusun sesuai dengan kebutuhan lokal, memperoleh dukungan bersama, dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Upaya ini diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat tata kelola perikanan berbasis masyarakat di Desa Bara, sehingga perlindungan ekosistem pesisir dapat berjalan beriringan dengan perlindungan mata pencaharian nelayan serta keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang. Selanjutnya draft yang dimiliki YPPM Maluku terkait Perdes Pengelolaan Perikanan akan di bicarakan di konsultasikan lebih lanjut bersama masyarakat, pemerintah desa dan ahli hukum menyangkut isi dan pembobotan materi dalam draft.
