Pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat Perkuat Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Desa Bara

oleh YPPM Maluku | Jun 5, 2026 | Berita

Desa Bara, Maluku – Mei 2026
Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku bersama Blue Ventures melaksanakan kegiatan Pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat di Desa Bara pada bulan Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan wilayah pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang selama ini dikelola oleh masyarakat setempat.

Kegiatan yang berlangsung di balai desa tersebut dihadiri oleh nelayan, tokoh masyarakat, pemerintah desa, kelompok perempuan, serta berbagai unsur masyarakat lainnya. Melalui pendekatan partisipatif, peserta diajak untuk berbagi pengetahuan lokal mengenai batas-batas wilayah pemanfaatan, lokasi penangkapan ikan, kawasan penting bagi masyarakat, serta area yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi.

Dalam sesi pemaparan dan diskusi, fasilitator menjelaskan pentingnya pemetaan wilayah kelola masyarakat sebagai dasar dalam perencanaan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengetahuan dan pengalaman masyarakat menjadi sumber informasi utama dalam proses pemetaan, sehingga hasil yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Selain menghasilkan informasi spasial yang lebih lengkap, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak, peran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Dengan adanya peta wilayah kelola yang disusun secara bersama, masyarakat diharapkan memiliki referensi yang lebih jelas dalam menjaga sumber daya alam sekaligus meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang.

YPPM Maluku menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, proses pemetaan tidak hanya berfokus pada pengumpulan informasi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wilayahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun data dan informasi yang dapat mendukung perencanaan pembangunan desa, pengelolaan perikanan, serta upaya konservasi yang sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Bara. Hasil pemetaan selanjutnya akan menjadi salah satu bahan penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa maupun kawasan pesisir.

Diskusi Hasil Pemetaan dan Umpan Balik Data Perikanan Perkuat Partisipasi Masyarakat Desa Bara

oleh YPPM Maluku | Jun 5, 2026 | Berita

Desa Bara, Maluku – Mei 2026
Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku bersama Blue Ventures menyelenggarakan kegiatan Diskusi Hasil Pemetaan dan Umpan Balik Data di Desa Bara pada bulan Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam memahami kondisi sosial dan perikanan desa melalui penyampaian hasil pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Kegiatan yang berlangsung di balai desa tersebut dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, termasuk nelayan, perempuan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Dalam forum ini, tim fasilitator mempresentasikan hasil pengumpulan data dan pemetaan yang telah dilakukan di tingkat desa, sekaligus membuka ruang diskusi bagi masyarakat untuk memberikan masukan, klarifikasi, dan tanggapan terhadap temuan yang disampaikan.

Proses umpan balik data menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi lapangan serta pengalaman masyarakat. Melalui diskusi yang interaktif, peserta menyampaikan berbagai pandangan terkait kondisi sumber daya perikanan, mata pencaharian masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Selain memvalidasi hasil pemetaan, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, data tidak hanya menjadi informasi bagi program atau penelitian, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang lebih tepat sasaran.

Perwakilan YPPM Maluku menyampaikan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, proses penyampaian hasil pemetaan dan umpan balik data menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kondisi dan potensi desanya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesepahaman bersama mengenai kondisi desa saat ini serta arah pengelolaan sumber daya di masa mendatang. Hasil diskusi dan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan penyempurnaan data sekaligus referensi dalam mendukung perencanaan program yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Perencanaan Pengelolaan Perikanan di Desa Bara: Nelayan dan Masyarakat Susun Langkah Bersama untuk Keberlanjutan Sumber Daya Laut

oleh YPPM Maluku | Jun 5, 2026 | Berita

Desa Bara, Maluku – Mei 2026
Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku bersama Blue Ventures melaksanakan kegiatan Perencanaan Pengelolaan Perikanan di Desa Bara pada bulan Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung di rumah salah satu nelayan setempat dan melibatkan nelayan serta perwakilan masyarakat desa dalam proses diskusi dan perencanaan pengelolaan sumber daya perikanan secara partisipatif.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Melalui forum diskusi yang berlangsung secara terbuka, peserta berbagi pengalaman, pengetahuan lokal, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam aktivitas perikanan sehari-hari.

Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas kondisi sumber daya perikanan di wilayah perairan Desa Bara, pola pemanfaatan yang dilakukan masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menjaga keberlanjutan hasil tangkapan bagi generasi mendatang. Diskusi juga menjadi ruang untuk menyusun rencana bersama yang dapat mendukung pengelolaan perikanan berbasis masyarakat.

YPPM Maluku menilai bahwa keterlibatan langsung nelayan dalam proses perencanaan merupakan aspek penting dalam menciptakan tata kelola perikanan yang efektif dan berkelanjutan. Pengetahuan serta pengalaman masyarakat pesisir menjadi modal utama dalam merumuskan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan kondisi lokal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan komitmen bersama antara masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian sumber daya laut, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya YPPM Maluku dan Blue Ventures dalam mendukung penguatan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan.

Seminar Publik di UIN A.M. Sangadji Ambon Bahas Penguatan Demokrasi Masyarakat Sipil Pasca Pemilu

oleh YPPM Maluku | Mei 8, 2026 | Berita

Ambon, 7 Mei 2026 — Universitas Islam Negeri (UIN) A.M. Sangadji Ambon bersama Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menggelar Seminar Publik bertajuk “Penguatan Demokrasi Masyarakat Sipil Pasca Pemilu di Ambon”, yang berlangsung di Aula Rektorat Lantai 3 UIN A.M. Sangadji Ambon.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Dr. M. Asrul Pattimahu, MA, akademisi UIN A.M. Sangadji, dan Astuti Usman, S.Ag., SH., MH, Komisioner BAWASLU Provinsi Maluku. Seminar dibuka secara resmi oleh Rektor UIN A.M. Sangadji Ambon, Prof. Dr. Abidin Wakano, M.Ag.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Abidin Wakano menegaskan pentingnya ruang-ruang akademik sebagai tempat memperkuat kesadaran demokrasi. Ia menekankan bahwa kampus bukan hanya pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga pusat pembentukan budaya politik yang kritis, etis, dan partisipatif.
“Pemilu boleh selesai, tetapi tanggung jawab demokrasi tidak pernah berakhir. Kampus harus menjadi tempat paling subur untuk menyemai nilai-nilai partisipasi, transparansi, dan pengawasan publik,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Dr. M. Asrul Pattimahu menyoroti kondisi demokrasi di Maluku berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) lima tahun terakhir. Data menunjukkan adanya fluktuasi signifikan—naik, turun, dan stagnan—yang menandakan bahwa demokrasi di daerah belum terkonsolidasi secara stabil.
Beliau menekankan beberapa poin penting:

Demokrasi Maluku cenderung prosedural, belum menyentuh ruang substantif seperti kontrol publik yang kuat dan partisipasi kritis.
Fenomena klientelisme elektoral, polarisasi identitas, lemahnya penegakan hukum, dan dominasi oligarki masih menjadi tantangan utama.
Perlu transisi dari partisipasi mobilisasi ke partisipasi kesadaran, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek politik saat pemilu tetapi subjek yang mengontrol jalannya kekuasaan.
“Angka indeks yang naik tidak otomatis berarti kualitas demokrasi membaik. Kita harus melihat apakah rakyat semakin kritis, apakah kebijakan lebih representatif, dan apakah hukum berjalan tanpa intervensi politik,” tegasnya.

Narasumber kedua, Astuti Usman dari BAWASLU Provinsi Maluku, memaparkan pentingnya pengawasan partisipatif dalam menjaga integritas pemilu dan demokrasi.
Beberapa poin yang ditekankan:

1. Peran Penting Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu
   Bawaslu mendorong masyarakat:
   Menjadi pemantau pemilu
   Menjadi relawan pengawas
   Melaporkan pelanggaran melalui kanal resmi BawasluFokus Pengawasan
   Termasuk pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan calon perseorangan, kampanye, masa tenang, hingga rekapitulasi suara.
   3. Alasan Mengapa Partisipasi Publik Penting
   Meningkatkan legitimasi pemimpin
   Mencegah politik uang & manipulasi
   Menguatkan check and balance
   Menghasilkan kebijakan publik yang lebih representatif
   “Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis, berani bersuara, dan aktif mengawasi. Tanpa itu, pemilu hanya menjadi ritual lima tahunan tanpa substansi,” tegasnya.
   Astuti juga memaparkan berbagai program Bawaslu Maluku seperti Forum Warga, Bawaslu Mangente, kerja sama perguruan tinggi, hingga sekolah kader pengawas partisipatif sebagai bagian dari upaya memperluas keterlibatan masyarakat.

Seminar ini menekankan bahwa pasca pemilu bukanlah akhir, tetapi awal dari proses panjang memperkuat tata kelola demokrasi. Ruang dialog, pengawasan warga, jejaring masyarakat sipil, dan pendidikan politik harus terus diperluas untuk menjaga kualitas demokrasi di Maluku.
Kegiatan yang dihadiri mahasiswa, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum ini diharapkan menjadi momentum membangun kesadaran kolektif bahwa demokrasi hanya akan kuat jika masyarakat sipil turut aktif mengawalnya.

YPPM Maluku Gelar Pelatihan Kelompok Simpan Pinjam VSLA di Desa Bara, Kabupaten Buru

oleh YPPM Maluku | Apr 23, 2026 | Berita