Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan Talkshow Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Ambon dengan sorotan tema “Cerdas Memilih : Menggali Perspektif dan Komitmen Untuk Ambon yang Lebih Baik”. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis, 14 November 2024 bertempat di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura.

Kegiatan dibuka oleh Dr. Wahab Tuanaya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam sambutannya beliau menyampaikan terima kasih kepada YPPM Maluku karena sudah sering berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan beliau berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat khususnya mahasiswa dapat lebih dekat dan lebih memahami visi dan misi dari masing-masing kandidat bakal calon walikota dan wakil walikota Ambon kedepannya.

Hadir dalam kegiatan ini calon kandidat nomor urut 2, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si. dan pasangan calon kandidat nomor urut 4, Jantje Wenno, S.H. dan Drs. Syarif Bakri Asyathri. Peserta pada kegiatan ini berasal dari komunitas masyarakat sipil, OKP, organisasi keagamaan, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan jurnalis di Kota Ambon.

Tujuan dari kegiatan ini untuk memperluas narasi positif dalam rangka mewujudkan pilkada yang demokratis dan menggali lebih dalam terkait visi, misi serta program kerja kandidat Walikota dan Wakil Walikota Ambon. Serta Memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Penulis : Ode Dermansya

Kamis, 12 September 2024, Alumni Indonesia Memanggil Anti Corruption Academy (IM ACA) Batch II Kluster Akademisi bersama IM 57+ Institute berkolaborasi dengan Yayasan LKiS dan YPPM Maluku menyelenggarakan sebuah diskusi nasional yang bertajuk “Memerangi Korupsi Politik Transaksional Menjelang Pilkada 2024.” Acara yang diadakan secara daring via Zoom Meeting ini mengangkat refleksi dari tiga wilayah, yakni Papua, Maluku, dan Yogyakarta, dalam menghadapi tantangan korupsi politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Diskusi ini dimoderatori oleh Tri Noviana dari Yayasan LKiS, yang juga berfungsi sebagai platform untuk memperkuat kesadaran publik terhadap bahaya korupsi dalam proses demokrasi, khususnya dalam politik transaksional yang kerap kali terjadi di Indonesia.

Para pembicara dalam diskusi ini adalah para ahli dari berbagai daerah dan institusi, yang memberikan pandangan mereka mengenai tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi kita saat ini. Naam Seknun dari YPPM Maluku menyoroti situasi di Maluku, di mana politik transaksional kerap menargetkan kelompok minoritas, termasuk kaum disabilitas, yang sering dijadikan objek untuk kepentingan politik. Naam menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi dan pengawasan ketat terhadap para pejabat publik di Maluku yang diduga terlibat dalam praktik politik transaksional. Di Ambon, beberapa pejabat pemerintahan daerah bahkan sudah mulai menjadi sorotan karena praktik semacam ini.
Selanjutnya, Elias H. Thesia dari Universitas Cendrawasih menjelaskan situasi di Papua, di mana pada Pilkada sebelumnya masih banyak sengketa yang berujung pada aduan ke Mahkamah Konstitusi. Ia mengulas mengenai sistem noken yang digunakan dalam pemilu di Jayapura, serta berbagai pelanggaran yang terjadi pada tahap pencalonan hingga kampanye. Menurut Elias, manipulasi daftar pemilih, keterlibatan langsung penyelenggara pemilu dalam kampanye, hingga politik uang menjadi masalah serius yang perlu diatasi.
Sementara itu, Ade Surya dari LKiS membahas kasus korupsi yang menjerat pejabat di Yogyakarta. Ia mengungkapkan bahwa pada periode 2017-2022, Wali Kota Yogyakarta terlibat dalam kasus korupsi yang akhirnya berujung pada hukuman penjara dan pencabutan hak politiknya. Lebih lanjut, Ade juga mengungkap adanya dugaan politik partisan oleh pejabat Yogyakarta yang saat ini menjabat dan tengah mengincar jabatan walikota pada Pilkada 2024 mendatang. Menurutnya, masyarakat sipil di Yogyakarta perlu terus mengawal proses ini karena dampak korupsi politik merusak kepercayaan publik, mengganggu pembangunan, dan memperburuk ketidakadilan sosial.

Egi Primayoga dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menutup diskusi dengan menjelaskan berbagai bentuk korupsi pemilu, mulai dari politik uang hingga manipulasi dana kampanye. Ia menyoroti bahwa praktik politik uang sudah menjadi hal biasa di Indonesia, dan sering kali terjadi dalam bentuk-bentuk transaksi antara kandidat dengan pemilih. Menurut Egi, meskipun ada laporan dana kampanye yang diwajibkan oleh KPU, sering kali laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan ini menjadi salah satu bentuk lain dari kecurangan politik.
Sedangkan Zaenur Rohman dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT UGM) menyoroti maraknya politik transaksional di Indonesia. Ia menegaskan bahwa motivasi utama para aktor politik melakukan transaksi adalah untuk keuntungan pribadi dan kelompok, dan fenomena ini sangat merugikan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menyalahkan warga yang terlibat, melainkan mendidik mereka agar berpikir kritis dan tidak terjebak dalam politik transaksional.

Diskusi ini memberikan wawasan mendalam tentang ancaman yang ditimbulkan oleh politik transaksional terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang Pilkada 2024. Para peserta dan narasumber sepakat bahwa untuk memerangi korupsi, masyarakat perlu lebih kritis, terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, dan mendorong penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas serta tidak terlibat dalam politik transaksional.

Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024, Indonesia tengah bersiap menyambut pesta demokrasi terbesar di tingkat daerah. Di tengah proses yang krusial ini, partisipasi aktif generasi muda menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga integritas pemilu. Dibutuhkan suara dan aksi kritis dari anak muda untuk memastikan Pilkada berjalan dengan adil, transparan, dan jauh dari praktik-praktik yang merusak demokrasi, seperti politik uang dan politisasi SARA.

Sebagai bagian dari upaya ini, Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menggelar acara seni bertajuk “Orang Muda Kawal Pilkada 2024, Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA”. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, 24 Agustus 2024, di Lapangan Merdeka, Kota Ambon. Acara ini berbeda dari kegiatan-kegiatan YPPM sebelumnya, dengan rangkaian kegiatan yang mencakup talkshow, pembacaan puisi, stand-up comedy, dan pertunjukan teatrikal yang semua terkait dengan tema demokrasi.

Program Manager YPPM Maluku, Naam Seknun, membuka acara dengan harapan bahwa partisipasi anak muda menjelang Pilkada 2024 dapat lebih kritis. Ia menekankan pentingnya peran generasi muda untuk mengawal proses pemilu agar bebas dari politik uang dan politisasi SARA. “Anak muda harus berdiri di garda depan dalam menjaga demokrasi,” ujar Naam.

Talkshow yang dipandu oleh Wulan Reasoa dan Ode Darmansyah menghadirkan Said Lestaluhu, S.Sos., M.Si., seorang akademisi dari Universitas Pattimura Ambon, serta Wawan Kurniawan, Komisioner KPU Provinsi Maluku. Para narasumber berbagi perspektif dan membahas langkah-langkah strategis dalam mengawal Pilkada 2024, dengan fokus utama pada upaya pencegahan praktik politik uang dan politisasi SARA.

Saat sesi tanya jawab, Wawan Kurniawan menyoroti tantangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di dunia politik. Menurutnya, banyak perempuan aktivis yang enggan terjun ke politik, meski berbagai kesempatan sudah terbuka melalui penyelenggara pemilu dan partai politik.

Setelah sesi talkshow, acara berlanjut dengan pembacaan puisi bertema demokrasi oleh Komunitas Literasi. Fitrie El Alifa juga tampil dengan segar melalui stand-up comedy, membawakan tema politik dengan sudut pandang humor. Penonton juga disuguhkan drama teatrikal bertajuk “Demokrasi” yang dimainkan oleh Komunitas Kawan Berfikir, yang berhasil memancing emosi serta kesadaran tentang pentingnya menjaga proses demokrasi.

Sebagai puncak acara, semua peserta, termasuk para pembicara, terlibat dalam deklarasi komitmen bersama untuk mengawal Pilkada 2024 agar bebas dari politik uang dan politisasi SARA. Deklarasi ini menekankan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan kebersamaan dalam mewujudkan proses demokrasi yang bersih.

Naam Seknun kembali menutup acara dengan mengajak generasi muda untuk terlibat tidak hanya di ruang-ruang diskusi, tetapi juga di arena seni. “Kesenian adalah cara lain untuk menguatkan partisipasi anak muda dalam Pilkada. Program Democratic Resilience ini memadukan seni dan politik untuk mendorong keterlibatan yang lebih dalam,” pungkas Naam. (ZNG)

Drama Teatrikal Demokrasi oleh Komunitas Kawan Berfikir

Penerbit : zonamaluku.com

Penulis : Zizing

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan “Diskusi Jelang Pilkada : Memberantas Politik Uang dan Politisasi SARA di Kota Ambon”. Pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024 bertempat di Patung Pattimura Lapangan Merdeka, Ambon. Acara ini menghadirkan narasumber seorang akademisi Said Lestaluhu, S.Sos.,M.Si dari Universitas Pattimura dan Komisioner KPU Wawan Kurniawan.

Acara ini juga menampilkan suguhan seni puisi dan drama teatrikal yang dibawakan oleh teman-teman komunitas Kawan Berpikir.

Tujuan dari acara ini adalah untuk menyebarluaskan pemahaman masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya politik uang, mencegah maraknya praktik politik uang jelang pilkada serentak 2024 dan mengantisipasi permainan isu SARA dan politik identitas dalam pemilihan kepala daerah.

Dalam acara ini juga mendeklarasi Tolak Politik Uang, Politisasi SARA dan Politik identitas “Kami berkomitmen melawan segala bentuk politik uang, politisasi SARA, dan politik identitas dalam pilkada serentak 2024 dan sepakat mewujudkan pilkada yang bersih dan damai!” Demokrasi Harga Mati!

Penulis : Ode Dermansya

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku kembali menggelar diskusi bertajuk “Peran Media Mengawal Pilkada 2024” pada Jumat, 16 Agustus 2024, bertempat di Carita Caffe, Ambon. Diskusi ini diadakan sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79, dengan harapan bahwa semangat kemerdekaan dapat menginspirasi pengawasan Pilkada yang lebih efektif dan inklusif.

Diskusi kali ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Melkianus Watutamata, Staf Divisi Hukum dan Pencegahan Bawaslu Kota Ambon, dan Tajudin Buano, jurnalis dari Ambon Express. Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah jurnalis Kota Ambon, termasuk Pimpinan Redaksi Media Siwalima, jurnalis perempuan TVRI Maluku, dan wartawan Antara News. Perwakilan organisasi pemuda seperti OKP Cipayung serta Koalisi Milenial Inklusif Maluku juga turut hadir.

Dalam diskusi, Melkianus Watutamata menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Ambon telah mulai membangun kerja sama dengan media untuk meningkatkan pengawasan Pilkada 2024. “Peran media sangat krusial dalam memastikan proses Pilkada berjalan sesuai aturan,” ujar Melkianus. Namun, ia mengakui bahwa kerja sama tersebut belum maksimal karena terkendala anggaran.

Tajudin Buano dari Ambon Express menanggapi dengan kritik terhadap kurangnya transparansi Bawaslu Kota Ambon dalam memberikan akses informasi kepada media. Menurutnya, Bawaslu Provinsi Maluku telah membuka lebih banyak ruang kerja sama dengan media, bahkan sudah memiliki grup WhatsApp khusus dengan jurnalis. Ia berharap Bawaslu Kota Ambon bisa mempercepat kolaborasi serupa dengan media lokal.

Pimpinan Redaksi Media Siwalima yang turut hadir dalam diskusi, meminta agar Bawaslu Kota Ambon lebih terbuka dalam memberikan akses informasi kepada media. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi akan membantu media dalam menyampaikan berita yang akurat dan edukatif kepada masyarakat terkait proses Pilkada.

Jurnalis perempuan dari TVRI Maluku juga berharap agar setelah diskusi ini, Bawaslu Kota Ambon bisa membentuk grup WhatsApp khusus dengan jurnalis yang hadir, untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait peliputan Pilkada. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi informasi selama tahapan Pilkada berlangsung.

Diskusi juga diwarnai oleh aspirasi dari komunitas inklusif. Abdul Haris Sualio, Ketua Persatuan Tunanetra (Pertuni) Kota Ambon, meminta agar pada saat pencoblosan nanti disediakan tulisan Braille untuk memudahkan penyandang tunanetra. Ia menekankan pentingnya aksesibilitas bagi pemilih disabilitas agar dapat berpartisipasi secara setara dalam Pilkada 2024. Gibert Reawaruw dari Koalisi Milenial Inklusif Maluku juga menegaskan perlunya pengawalan media terhadap isu-isu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas selama proses Pilkada.

Tajudin Buano menutup diskusi dengan menyatakan bahwa media siap mengawal kepentingan kelompok disabilitas dalam pemberitaan Pilkada. “Kami sebagai jurnalis akan terus mengawal aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas. Ini adalah tanggung jawab moral kami sebagai pengawal demokrasi,” tegas Tajudin.

Melkianus Watutamata dalam pernyataan penutupnya berjanji akan menyampaikan seluruh masukan yang diberikan dalam diskusi ini kepada pihak Bawaslu Kota Ambon. Ia juga menyampaikan harapannya agar YPPM Maluku dapat menjadi perantara dalam membangun kolaborasi yang lebih erat antara Bawaslu, media, dan organisasi masyarakat sipil. “Kami terbuka untuk kritik, asalkan kritik tersebut membangun. Kami berharap kerja sama ini bisa lebih baik ke depannya,” tutup Melkianus. (ZNG)

Penerbit / Penulis : zonamaluku.com / Zizing

https://zonamaluku.com/article_read/yppm-maluku-dorong-kolaborasi-media-dan-bawaslu-je1724002507

Pendidikan untuk disabilitas netra masih menjadi pekerjaan rumah yang harus digarap serius oleh Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku. Tak sedikit, netra yang ada di Kota Ambon kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang setara.

Seperti yang dialami oleh Sarah (32) yang memiliki masalah penglihatan sejak duduk di kelas 2 di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kota Ambon.

Dengan kondisi kesulitan melihat, Sarah yang kala itu berusia 14 tahun tak diizinkan untuk mengikuti ujian kelulusan saat duduk di bangku kelas 3.

Pihak sekolah beralasan tidak ada fasilitas untuk Sarah yang netra. Selain itu sekolah juga menyebut guru-guru yang ada tak memiliki kemampuan untuk mengajar netra seperti Sarah.

Sarah bercerita kala itu keluarganya terus mengupayakan agar ia bisa ikut ujian dan lulus dari bangku SMP.
Namun usaha tersebut gagal dan Sarah pun tak lulus SMP.

“Kami ingin dihargai dan diperlakukan sama seperti teman-teman kami yang lain,” kata Sarah saat ditemui Kamis (4/4/2024).
“Kami juga ingin memiliki akses yang sama untuk belajar dan berkembang, tanpa harus terhalang oleh ketidakmampuan orang lain untuk memahami kebutuhan kami, kami mau diberikan kesempatan yang sama dengan siswa yang lain (non disabilitas) dalam menerima pendidikan,” tambah Sarah.

Kisah serupa juga dialami oleh LIN (23), (bukan nama sebenarnya) seorang netra yang ada di Kota Ambon.
LIN mengakui perjalanannya menempuh pendidikan formal sangat rumit. LIN menempuh pendidikan sekolah dasarnya di salah satu SLB swasta yang ada di Kota Ambon.

Setelah lulus dari pendidikan dasar, ia pun melanjutkan ke tingkat menengah pertama. Namun sayangnya, ia harus berhenti sekolah karena sekolahnya menyatakan bahwa LIN tak memiliki ijazah sekolah dasar.

“SD dan SMP saya itu satu lembaga. Saya sudah kelas 2 SMP, tapi belum mendapatkan ijazah SD. Saya terus menanyakan ijazah SD itu dan tiba-tiba pihak sekolah menyatakan saya tak memiliki ijazah. Sempat kebingungan, tapi itu yang terjadi. Akhirnya saya berhenti sekolah,” kata Lin.

LIN yang putus sekolah tak berhenti belajar. Ia kemudian membuat saluran akun YouTube dan mengekspresikan dirinya melalui musik.

Ia pun menciptakan lagu dan mengunggahnya di saluran YouTube. Ia mengakui, respon positif dari penontonnya memberi energi dan semangat baru baginya untuk terus berkarya.

Tak hanya fokus di YouTube, LIN juga aktif mengikuti kegiatan organisasi untuk netra.
“Saya bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dan perjuangan hidup serupa. Akhirnya kami saling mendukung, tukar pengalaman dan membangun komunitas yang kuat,” kata dia.

LIN mengaku, saat di bangku sekolah, ia dan teman-temannya sesama netra sering kali menghadapi tantangan seperti kurangnya buku teks yang diadaptasi, aksesibilitas fasilitas fisik yang buruk, dan kurangnya dukungan pendampingan yang memadai.

Masalah tersebut menjadi hambatan besar dalam perjalanan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan rekan-rekan sebaya mereka.

Sementara itu Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Ambon, Dantje Damaling, mengakui bahwa masalah pendidikan bagi disabilitas netra masih menjadi tantangan nyata.

“Kami menyadari masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi siswa netra di Ambon,” ujar dia Kamis (4/4/2024).

Menurut Damaling, salah satu hambatan utama adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur pendidikan inklusif.

“Kami berusaha mengatasi hal ini dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara maksimal, namun tentu saja masih jauh dari cukup,” tambah dia.

Langkah utama yang telah diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon adalah peningkatan kesadaran melalui program-program pendidikan dan sosialisasi di sekolah-sekolah.

“Kami juga mendorong penggunaan materi ajar yang disesuaikan untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya,” jelas Damaling.
Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan Kota Ambon juga berupaya memperluas fasilitas fisik yang ramah disabilitas di sekolah-sekolah.

“Kami terus melakukan peningkatan infrastruktur untuk membuat lingkungan belajar lebih inklusif bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas netra,” tambah Damaling.

Namun, dia juga mengakui bahwa masih banyak yang harus dilakukan.
“Kami menyadari bahwa ini adalah perjalanan panjang dan butuh komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menciptakan pendidikan yang benar-benar inklusif,” ujar dia.

Sementara itu, aktivis hak disabilitas netra Kota Ambon, Haris Suilo (36) menyambut baik upaya pemerintah. Namun ia mengatakan bahwa langkah-langkah konkret harus segera diambil.

“Kami menghargai langkah-langkah yang sudah dilakukan, tetapi kami juga meminta pemerintah untuk lebih aktif dalam memperhatikan kebutuhan khusus kami,” ujar dia.
Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat dan penjual pulsa itu mengatakan sejumlah inisiatif telah diluncurkan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan individu untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas netra.

Dari pelatihan guru tentang pendekatan inklusif hingga pembangunan fasilitas yang lebih ramah disabilitas, Menurutnya langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa masih kemungkinan kabar baik untuk difabel netra.

Namun dengan pengalaman pribadinya dan interaksi dengan sesama penyandang disabilitas, dia menjadi lebih sadar akan tantangan yang dihadapi oleh mereka sehari-hari.

“Dengan terus memperjuangkan hak-hak pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk mereka dengan disabilitas netra, kita dapat memastikan bahwa tak seorang pun yang tertinggal dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Kesetaraan dalam akses pendidikan bukanlah pilihan, tetapi merupakan hak asasi yang harus diperjuangkan bersama-sama,” kata dia.

 Penulis : Giberth Keneth Petrus Reawaruw