082311771819 yppm.maluku@gmail.com
Sinergitas Program Democratic Resilience Bersama Pemerintah Kota Ambon

Sinergitas Program Democratic Resilience Bersama Pemerintah Kota Ambon

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan “Sinergitas Program Democratic Resilience Bersama Pemerintah Kota Ambon”.  Pada hari Selasa, 15 April 2025 bertempat di Carita Cafe Gunung Malintang Ambon.

Kegiatan dibuka oleh Naam Seknum selaku program manajer DemRes. Dalam sambutannya beliau menyampaikan terima kasih kepada setiap peserta yang selalu setia mengikuti kegiatan ketahanan demokrasi yang dilakukan selama ini oleh YPPM Maluku. Adanya kegiatan untuk bersama berdiskusi dan mendengarkan masuka-masukan ruang sipil dalam upaya pembangunan di Maluku, penguatan fungsi kontrol terhadap pemangku kepentingan dan bagaimana melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah kota Ambon.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber seorang akademisi, Dr. Julista Mustamu, S.H. Universitas Pattimura Ambon. Peserta dalam kegiatan ini merupakan perwakilan dari aktivis demokrasi, milenial inklusi Maluku, aktivis disabilitas, jurnalis, dan masyarakat sipil yang ada di kota Ambon.

Tujuan dari kegiatan ini untuk menjelaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mendukung jalannya pemerintahan yang partisipatif, mengidentifikasi bentuk-bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam berbagai sektor Pembangunan. Serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat kolaborasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan transparan.

#demokrasi #kotaambon #demres #yppmmaluku

Diskusi Strategi Mengawal Pemerintahan Bersih dan Transparan di Kota Ambon

Diskusi Strategi Mengawal Pemerintahan Bersih dan Transparan di Kota Ambon

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan “Diskusi Strategi Mengawal Pemerintahan Bersih dan Transparan di Kota Ambon. Pada hari Kamis, 24 Maret 2025 bertempat di Coffee Ujung JMP, Jl. Dr. J. Leimena, Poka, Kec.
Tlk. Ambon, Kota Ambon.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Tajudin Buano selaku perwakilan jurnalis Maluku dan Benico Ritiauw selaku Akademisi Universitas Pattimura. Dipandu oleh Ode Dermansya. Peserta dalam kegiatan ini merupakan perwakilan dari aktivis demokrasi, milenial inklusi Maluku, aktivis disabilitas, jurnalis, dan masyarakat sipil yang ada di kota Ambon.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan bersih dan transparan dan merumuskan strategi untuk mengawal pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Konsolidasi Bersama BAPPEDA Kota Ambon

Konsolidasi Bersama BAPPEDA Kota Ambon

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan “Konsolidasi Bersama Bappeda Kota Ambon. Pada hari Kamis, 13 Maret 2025 bertempat di Coffee Ujung JMP, Jl. Dr. J. Leimena, Poka, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Finettery M. Sohilait, S.Sos,M.Si perwakilan dari Bappeda Kota Ambon dan dipandu oleh Iftin Yuninda. Peserta dalam kegiatan ini merupakan perwakilan dari aktivis demokrasi, milenial inklusi Maluku, aktivis disabilitas, jurnalis, dan masyarakat sipil yang ada di kota Ambon.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan dan program pembangunan daerah, menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat sipil terutama kelompok rentan. Serta mengidentifikasi potensi tantangan dalam proses pembangunan daerah.

Talkshow Kandidat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon

Talkshow Kandidat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan Talkshow Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Ambon dengan sorotan tema “Cerdas Memilih : Menggali Perspektif dan Komitmen Untuk Ambon yang Lebih Baik”. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis, 14 November 2024 bertempat di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura.

Kegiatan dibuka oleh Dr. Wahab Tuanaya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam sambutannya beliau menyampaikan terima kasih kepada YPPM Maluku karena sudah sering berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan beliau berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat khususnya mahasiswa dapat lebih dekat dan lebih memahami visi dan misi dari masing-masing kandidat bakal calon walikota dan wakil walikota Ambon kedepannya.

Hadir dalam kegiatan ini calon kandidat nomor urut 2, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si. dan pasangan calon kandidat nomor urut 4, Jantje Wenno, S.H. dan Drs. Syarif Bakri Asyathri. Peserta pada kegiatan ini berasal dari komunitas masyarakat sipil, OKP, organisasi keagamaan, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan jurnalis di Kota Ambon.

Tujuan dari kegiatan ini untuk memperluas narasi positif dalam rangka mewujudkan pilkada yang demokratis dan menggali lebih dalam terkait visi, misi serta program kerja kandidat Walikota dan Wakil Walikota Ambon. Serta Memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Penulis : Ode Dermansya

LAWAN POLITIK TRANSAKSIONAL MENJELANG PEMILUKADA 2024: DISKUSI, REFLEKSI DAN KONSOLIDASI

LAWAN POLITIK TRANSAKSIONAL MENJELANG PEMILUKADA 2024: DISKUSI, REFLEKSI DAN KONSOLIDASI

Kamis, 12 September 2024, Alumni Indonesia Memanggil Anti Corruption Academy (IM ACA) Batch II Kluster Akademisi bersama IM 57+ Institute berkolaborasi dengan Yayasan LKiS dan YPPM Maluku menyelenggarakan sebuah diskusi nasional yang bertajuk “Memerangi Korupsi Politik Transaksional Menjelang Pilkada 2024.” Acara yang diadakan secara daring via Zoom Meeting ini mengangkat refleksi dari tiga wilayah, yakni Papua, Maluku, dan Yogyakarta, dalam menghadapi tantangan korupsi politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Diskusi ini dimoderatori oleh Tri Noviana dari Yayasan LKiS, yang juga berfungsi sebagai platform untuk memperkuat kesadaran publik terhadap bahaya korupsi dalam proses demokrasi, khususnya dalam politik transaksional yang kerap kali terjadi di Indonesia.

Para pembicara dalam diskusi ini adalah para ahli dari berbagai daerah dan institusi, yang memberikan pandangan mereka mengenai tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi kita saat ini. Naam Seknun dari YPPM Maluku menyoroti situasi di Maluku, di mana politik transaksional kerap menargetkan kelompok minoritas, termasuk kaum disabilitas, yang sering dijadikan objek untuk kepentingan politik. Naam menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi dan pengawasan ketat terhadap para pejabat publik di Maluku yang diduga terlibat dalam praktik politik transaksional. Di Ambon, beberapa pejabat pemerintahan daerah bahkan sudah mulai menjadi sorotan karena praktik semacam ini.
Selanjutnya, Elias H. Thesia dari Universitas Cendrawasih menjelaskan situasi di Papua, di mana pada Pilkada sebelumnya masih banyak sengketa yang berujung pada aduan ke Mahkamah Konstitusi. Ia mengulas mengenai sistem noken yang digunakan dalam pemilu di Jayapura, serta berbagai pelanggaran yang terjadi pada tahap pencalonan hingga kampanye. Menurut Elias, manipulasi daftar pemilih, keterlibatan langsung penyelenggara pemilu dalam kampanye, hingga politik uang menjadi masalah serius yang perlu diatasi.
Sementara itu, Ade Surya dari LKiS membahas kasus korupsi yang menjerat pejabat di Yogyakarta. Ia mengungkapkan bahwa pada periode 2017-2022, Wali Kota Yogyakarta terlibat dalam kasus korupsi yang akhirnya berujung pada hukuman penjara dan pencabutan hak politiknya. Lebih lanjut, Ade juga mengungkap adanya dugaan politik partisan oleh pejabat Yogyakarta yang saat ini menjabat dan tengah mengincar jabatan walikota pada Pilkada 2024 mendatang. Menurutnya, masyarakat sipil di Yogyakarta perlu terus mengawal proses ini karena dampak korupsi politik merusak kepercayaan publik, mengganggu pembangunan, dan memperburuk ketidakadilan sosial.

Egi Primayoga dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menutup diskusi dengan menjelaskan berbagai bentuk korupsi pemilu, mulai dari politik uang hingga manipulasi dana kampanye. Ia menyoroti bahwa praktik politik uang sudah menjadi hal biasa di Indonesia, dan sering kali terjadi dalam bentuk-bentuk transaksi antara kandidat dengan pemilih. Menurut Egi, meskipun ada laporan dana kampanye yang diwajibkan oleh KPU, sering kali laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan ini menjadi salah satu bentuk lain dari kecurangan politik.
Sedangkan Zaenur Rohman dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT UGM) menyoroti maraknya politik transaksional di Indonesia. Ia menegaskan bahwa motivasi utama para aktor politik melakukan transaksi adalah untuk keuntungan pribadi dan kelompok, dan fenomena ini sangat merugikan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menyalahkan warga yang terlibat, melainkan mendidik mereka agar berpikir kritis dan tidak terjebak dalam politik transaksional.

Diskusi ini memberikan wawasan mendalam tentang ancaman yang ditimbulkan oleh politik transaksional terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang Pilkada 2024. Para peserta dan narasumber sepakat bahwa untuk memerangi korupsi, masyarakat perlu lebih kritis, terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, dan mendorong penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas serta tidak terlibat dalam politik transaksional.