oleh YPPM Maluku | Apr 8, 2026 | Berita
Ambon – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menggelar kegiatan Diskusi Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat pada Selasa, 7 April 2026 di Coffee Ujung JMP, Poka, Kota Ambon. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pihak, mulai dari aktivis, akademisi, jurnalis, hingga jaringan advokasi yang peduli terhadap isu masyarakat adat.
Diskusi ini dimoderatori oleh Fauziah Ngabalin, dengan menghadirkan Lussy Peilouw sebagai narasumber yang dikenal sebagai aktivis perempuan yang aktif menyuarakan isu keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Dalam diskusi tersebut, Lussy Peilouw menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi inklusif. Menurutnya, masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sosial, budaya, serta lingkungan hidup, namun hingga saat ini berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk persoalan pengakuan wilayah adat dan perlindungan hak-hak dasar mereka.
“Pengakuan terhadap masyarakat adat tidak hanya soal hukum, tetapi juga soal keadilan sosial. Masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan lokal dan kearifan yang telah menjaga sumber daya alam secara turun-temurun,” ujarnya dalam sesi diskusi.
Diskusi ini juga menyoroti pentingnya kehadiran RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum nasional yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih komprehensif bagi masyarakat adat di Indonesia, khususnya di Maluku yang memiliki sistem negeri adat dan hak ulayat yang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat.
Para peserta yang berjumlah sekitar 30 orang terlibat aktif dalam sesi dialog dengan menyampaikan pandangan, pengalaman, serta berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat adat di tingkat lokal. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada pengakuan serta perlindungan masyarakat adat.
Melalui kegiatan ini, YPPM Maluku berharap dapat memperkuat ruang dialog multipihak sekaligus mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat adat sebagai bagian penting dari pembangunan demokrasi di Maluku.
oleh YPPM Maluku | Mar 9, 2026 | Berita
Ambon, 9 Maret 2026 – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “FGD Bersama Masyarakat dan Pemerintah Dalam Mengawal Implementasi APBD di Kota Ambon” pada Senin (09/03/2026) bertempat di Carita Caffe Ambon. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, akademisi, serta unsur masyarakat sipil, yang kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama.
FGD ini menghadirkan narasumber dari Bappeda Litbang Kota Ambon yang diwakili oleh Ibu Finettri Sohilait, serta Yamres Pakniany selaku akademisi dari IAKN Ambon. Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi APBD sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawal implementasi program pembangunan di Kota Ambon.
Dalam paparannya, perwakilan Bappeda Litbang Kota Ambon menjelaskan bahwa APBD merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pengawasan menjadi kunci agar setiap program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Yamres Pakniany menekankan pentingnya peran masyarakat dan kalangan akademisi dalam memberikan masukan, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah.
Melalui kegiatan ini, YPPM Maluku berharap dapat memperkuat ruang dialog antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mengawal implementasi kebijakan publik, khususnya pengelolaan APBD di Kota Ambon. Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan proses pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil diharapkan mampu membangun ruang partisipatif di Kota Ambon yang semakin kuat, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan democratic resilience (ketahanan demokrasi) di Maluku.
oleh YPPM Maluku | Mar 3, 2026 | Berita
Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menggelar kegiatan bertajuk FGD Kepemiluan: Meninjau Kebijakan PILKADA Bersama Masyarakat yang berlangsung pada 3 Maret 2026 di Coffee Ujung JMP, kawasan Poka, Kota Ambon. Kegiatan ini menjadi ruang dialog partisipatif untuk membahas berbagai dinamika kebijakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi lokal.
FGD ini menghadirkan dua fasilitator berpengalaman, yakni Astuti Usman S.Ag, M.H, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, yang memaparkan peran strategis pengawasan dalam memastikan proses Pilkada berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas. Ia menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk mencegah potensi pelanggaran seperti politik uang dan penyebaran disinformasi.
Turut hadir sebagai fasilitator, Benico Ritiauw, akademisi dari Universitas Pattimura (UNPATTI), yang memberikan perspektif akademik terkait kebijakan Pilkada, tantangan regulasi, serta urgensi pendidikan politik bagi masyarakat. Ia mengajak peserta untuk lebih kritis dalam menelaah visi-misi calon kepala daerah dan menjadikan Pilkada sebagai momentum memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal.
Diskusi berlangsung hangat dan interaktif, diikuti oleh tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan OKP. Beragam pandangan dan masukan mengemuka, mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan Pilkada di Maluku.
Melalui kegiatan ini, YPPM Maluku berharap dapat memperkuat literasi demokrasi, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta mendorong terciptanya Pilkada yang transparan, inklusif, dan berintegritas di Maluku.
oleh YPPM Maluku | Feb 6, 2026 | Berita
Desa Bara, – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Identifikasi Kelompok Pengelola dan Tim Pengawasan Pembentukan Koperasi Nelayan Desa Bara”.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal dalam pembentukan koperasi nelayan yang dikelola secara mandiri, yaitu dari nelayan, oleh nelayan, dan untuk nelayan. FGD melibatkan pemerintah desa, perwakilan nelayan, tokoh masyarakat, serta mitra pendamping.
Dalam kegiatan tersebut, peserta bersama-sama melakukan identifikasi calon pengurus koperasi, tim pengawas, serta membahas struktur kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan setempat. Proses ini dilakukan secara partisipatif guna memastikan keterwakilan dan transparansi dalam pengelolaan koperasi ke depan.
Perwakilan YPPM Maluku menyampaikan bahwa pembentukan koperasi nelayan merupakan salah satu upaya strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Melalui koperasi, nelayan diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar, memperluas akses pasar, serta memperoleh layanan usaha yang lebih adil.
Para nelayan yang hadir menyambut baik rencana pembentukan koperasi ini. Mereka menilai bahwa koperasi dapat menjadi wadah bersama untuk mengelola usaha perikanan, simpan pinjam, hingga pemasaran hasil tangkapan secara kolektif.
Selain itu, dalam FGD juga dibahas mekanisme pengawasan internal guna memastikan pengelolaan koperasi berjalan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Tim pengawasan nantinya akan berperan dalam menjaga transparansi dan kepercayaan anggota.
Pemerintah Desa Bara turut menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini dan berkomitmen untuk mendampingi proses pembentukan koperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan proses pembentukan koperasi nelayan Desa Bara dapat segera terwujud dan menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
oleh YPPM Maluku | Feb 6, 2026 | Berita
Desa Bara, – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku bekerja sama dengan Blue Ventures Indonesia menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Digital Consent Form” bersama pemerintah desa, nelayan, dan pembeli hasil perikanan di Desa Bara.
Kegiatan ini bertujuan untuk meminta persetujuan para nelayan dalam rangka pelaksanaan pendataan secara rutin dan berkelanjutan. Pendataan tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan perikanan yang lebih baik serta meningkatkan keterbukaan informasi mengenai potensi nelayan Desa Bara.
FGD berlangsung secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari aparat pemerintah desa, perwakilan nelayan, hingga pembeli ikan. Dalam diskusi tersebut, tim YPPM Maluku dan Blue Ventures Indonesia menjelaskan manfaat pendataan digital, mekanisme pengumpulan data, serta jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi nelayan.
Melalui kegiatan ini, para nelayan Desa Bara menyatakan persetujuan dan dukungannya terhadap pelaksanaan pendataan rutin. Mereka menilai bahwa kegiatan ini dapat membantu mempromosikan potensi perikanan lokal, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Salah satu perwakilan nelayan menyampaikan bahwa pendataan digital akan memudahkan masyarakat luas untuk mengenal aktivitas dan hasil tangkapan nelayan Desa Bara. Dengan demikian, diharapkan produk perikanan lokal dapat lebih dikenal dan memiliki nilai jual yang lebih baik.
Perwakilan YPPM Maluku menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian
dari upaya memperkuat tata kelola perikanan berbasis masyarakat. Pendataan yang dilakukan secara rutin akan menjadi dasar dalam penyusunan program pemberdayaan nelayan ke depan.
Sementara itu, Blue Ventures Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Melalui sistem pendataan yang transparan dan akuntabel, diharapkan praktik perikanan ramah lingkungan dapat terus dikembangkan.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, YPPM Maluku dan Blue Ventures Indonesia berharap terjalin sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah desa, dan mitra pendukung. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong kemajuan sektor perikanan Desa Bara serta meningkatkan eksposur nelayan kepada masyarakat luas.
oleh YPPM Maluku | Des 23, 2025 | Berita
YPPM Maluku bersama Blue Ventures melaksanakan kegiatan community profiling melalui diskusi bersama perangkat desa di Desa Bara. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial, tata kelola desa, serta potensi dan tantangan perikanan yang dihadapi masyarakat pesisir.
Diskusi difokuskan pada peran perangkat desa dalam pengelolaan sumber daya laut, kebijakan dan aturan lokal yang telah berjalan, serta peluang kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung praktik perikanan berkelanjutan. Melalui proses ini, suara dan pengetahuan lokal menjadi dasar penting dalam perencanaan program yang kontekstual dan berpihak pada kebutuhan desa.
Hasil community profiling ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa, serta menjadi landasan dalam merancang intervensi program yang berkelanjutan, adil, dan selaras dengan kondisi lokal di Desa Bara.
