oleh YPPM Maluku | Okt 15, 2025 | Berita
Ambon, 15 Oktober 2025 – Yayasan Pengembangan Partisipasi Publik Maluku (YPPM Maluku) menggelar Dialog Publik tentang Hak Kebebasan Berekspresi dalam Demokrasi di Café Ujung JMP, Ambon. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi terbuka bagi para pemuda dan komunitas literasi untuk memperdalam pemahaman mengenai pentingnya kebebasan berekspresi sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi.
Dialog ini menghadirkan dua narasumber, Embong Salampessy dan Iksan Rumaru, dengan Riyan Suatrat bertindak sebagai moderator. Para pembicara menyoroti berbagai tantangan kebebasan berekspresi di era digital, termasuk tekanan sosial dan kecenderungan pembatasan opini yang berbeda.
Dalam paparannya, Embong Salampessy menekankan bahwa kebebasan berekspresi merupakan salah satu fondasi utama demokrasi yang harus dijaga dan diperjuangkan oleh masyarakat, terutama generasi muda. Sementara itu, Iksan Rumaru menambahkan bahwa komunitas literasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ruang-ruang ekspresi yang inklusif dan aman.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 30 peserta dari berbagai komunitas dan pegiat literasi di Kota Ambon. Melalui dialog ini, peserta diharapkan mampu memperkuat budaya literasi kritis serta berani menyuarakan gagasan dan kritik sosial secara konstruktif.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Democratic Resilience (Demres) Project yang diinisiasi oleh YPPM Maluku untuk memperkuat ketahanan demokrasi dan partisipasi publik di daerah.
oleh YPPM Maluku | Okt 14, 2025 | Berita
Ambon, 9 Oktober 2025 – Yayasan Rumah Generasi bekerja sama dengan The Indonesian Institute – Center for Public Policy Research (TII) dan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) menyelenggarakan Diskusi Kolaboratif bertajuk “Mendorong Perlindungan Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi” yang berlangsung di Aula UKIM, Talake, Ambon.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil yang peduli pada isu demokrasi dan hak asasi manusia.
Pic by : The Indonesian Institute
Diskusi ini bertujuan membangun pemahaman bersama dan ruang dialog yang sehat tentang kebebasan akademik sebagai pilar penting dalam menjaga demokrasi dan kemajuan ilmu pengetahuan.
Dalam paparan Policy Brief yang disusun oleh The Indonesian Institute (TII), disebutkan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan akademik di Indonesia masih marak terjadi. TII mencatat 86 kasus pelanggaran di perguruan tinggi sejak 2019 hingga pertengahan 2025, termasuk represi terhadap dosen dan mahasiswa, pembatasan tema riset, serta intervensi politik dalam kampus.
Laporan tersebut juga menunjukkan Indeks Kebebasan Akademik Indonesia hanya mencapai 0,59 (skala 1) menurut data Varieties-Democracy (V-Dem) Project 2025, yang menandakan ruang akademik masih lemah dan rentan terhadap represi.
Pict By : The Indonesian Institute
TII merekomendasikan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
Pembentukan regulasi khusus perlindungan kebebasan akademik,
Penyusunan SOP perlindungan di kampus,
Peningkatan kapasitas aparat dan birokrasi kampus,
Serta revisi terhadap UU ITE dan KUHP yang sering digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi.
Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap lahir kolaborasi nyata antara perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk memperkuat komitmen bersama dalam melindungi kebebasan akademik di Indonesia.
oleh YPPM Maluku | Okt 11, 2025 | Berita
Ambon, 11 Oktober 2025 — YPPM Maluku menggelar Workshop Penyusunan Rekomendasi Terkait Kepemiluan di Carita Café, Gunung Malintang. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, Vivi Marantika dan Fajrin Rumalutur, dengan Benico Ritiauw sebagai moderator.
Dalam pemaparannya, Vivi Marantika menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Ia menekankan bahwa banyak persoalan di lapangan, seperti data pemilih yang belum akurat, akses TPS yang belum inklusif, serta rendahnya edukasi kepemiluan bagi warga, harus menjadi perhatian dalam revisi regulasi ke depan.
Sementara itu, Fajrin Rumalutur menegaskan perlunya mencegah mekanisme “borong partai” dalam pengusungan calon kepala daerah. Menurutnya, sistem harus memberikan ruang bagi munculnya pemimpin-pemimpin daerah yang berintegritas, termasuk dari jalur independen. “Publik berhak memilih pemimpin yang variatif. Jangan sampai semua kursi hanya dimonopoli oleh partai besar,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi akademisi dan jurnalis untuk menyusun rekomendasi strategis dalam penguatan demokrasi dan sistem kepemiluan di Indonesia, khususnya di Maluku sebagai daerah kepulauan.
oleh YPPM Maluku | Okt 8, 2025 | Berita
Ambon, 8 Oktober 2025 — Di tengah hujan yang membasahi sore hari, suasana di Hana Café, Kompleks UIN AM Sangadji Ambon tetap hangat oleh semangat para peserta yang mengikuti Talkshow Kampus : Mendorong Demokrasi yang Inklusif melalui Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku ini menghadirkan dua narasumber utama, Nurlaila Sopamena dan Riko Kainama, dengan Fauziah Ngabalin bertindak sebagai moderator.
Dalam diskusi yang berlangsung penuh refleksi dan kritik sosial ini, Riko Kainama menekankan pentingnya memahami akar sejarah bangsa sebagai kunci membangun demokrasi yang sehat.
“Banyak-banyaklah belajar sejarah, karena sejarah itu dapat mempersatukan segalanya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih lemahnya perlindungan terhadap perempuan di berbagai sektor, bahkan di lingkungan kampus.
“Tidak usah bicara demokrasi inklusif kalau perempuan saja tidak kita lindungi di kampus. Bagaimana perempuan mau belajar lalu siap untuk merdeka? Jadi kalau mau memerdekakan demokrasi inklusif, mulai dari lindungi perempuan dari kekerasan di seluruh sektor,” tegas Riko.
Sementara itu, Nurlaila Sopamena mengangkat persoalan adat dan tanah yang sering menjadi sasaran eksploitasi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Ia menilai bahwa praktik penipuan dan perampasan tanah adat kerap dibungkus dengan nama “pembangunan” atau “program pemerintah”.
“Banyak oknum yang datang dengan mengatasnamakan pemerintah untuk mengambil tanah adat kita. Padahal, tanah dan adat adalah identitas dan jati diri masyarakat Maluku yang harus dijaga bersama,” tutur Nurlaila.
Diskusi ini menegaskan bahwa demokrasi yang inklusif tidak hanya tentang kebebasan berbicara dan berkeyakinan, tetapi juga tentang keadilan sosial, penghormatan terhadap perempuan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Melalui kegiatan ini, YPPM Maluku yang juga merupakan bagian dari rangkaian program Democratic Resilience (DemRes) berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas masyarakat sipil, terutama generasi muda, agar mampu menjaga ruang demokrasi yang bebas, inklusif, dan berkeadilan di Maluku. Program ini diharapkan menjadi wadah berkelanjutan bagi lahirnya gagasan dan gerakan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kebinekaan.
oleh YPPM Maluku | Okt 4, 2025 | Berita
Tanjung Tetulain, Hitu (4 Oktober 2025) – YPPM Maluku menyelenggarakan kegiatan Refleksi Gerakan Koalisi Muda DemRes yang menjadi momentum penting bagi Koalisi Milenial Inklusif untuk meninjau kembali perjalanan tiga tahun terakhir mereka. Kegiatan ini difasilitasi oleh YPPM Maluku sebagai bagian dari program Democratic Resilience (DemRes).
Diskusi reflektif ini dipandu oleh Fauziah A. Ngabalin sebagai moderator, dengan menghadirkan dua narasumber utama, Tajudin Buano dan Riyan Suatrat. Kegiatan berlangsung penuh semangat dan keterbukaan di pesisir Tanjung Tetulain, Hitu, diikuti sekitar 30 anggota koalisi muda dari berbagai komunitas dan latar belakang isu.
Dalam diskusi tersebut, para peserta diajak meninjau kembali perjalanan Koalisi Milenial Inklusif yang telah terbentuk selama kurang lebih tiga tahun. Sejak awal berdiri, koalisi ini telah menjadi ruang kolaborasi bagi para youth champion dari beragam bidang, mulai dari isu hak asasi manusia, kekerasan terhadap perempuan, disabilitas, jurnalisme, lingkungan hidup, tambang ilegal, hingga pengelolaan sampah dan literasi komunitas.
Para narasumber menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan gerakan ini meskipun program DemRes akan segera berakhir. Dalam kesimpulannya, disampaikan bahwa Koalisi Milenial Inklusif jangan hanya berhenti setelah program selesai, tetapi harus terus hidup dan berkembang, karena di dalamnya terdapat individu-individu hebat dengan keahlian di berbagai bidang.
Harapannya, Koalisi Milenial Inklusif dapat terus menjadi wadah strategis bagi orang muda untuk berjejaring, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam memperkuat demokrasi yang inklusif di Maluku.
oleh YPPM Maluku | Okt 1, 2025 | Berita
Ambon, 1 Oktober 2025 – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi dan Penguatan Regulasi Pemilu” di The Roof Café, Ambon. Diskusi ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, teman difabel, jurnalis, serta lembaga penyelenggara pemilu.
Dalam kegiatan ini, Samsun Ninilouw, SH., MH., selaku Anggota Bawaslu Provinsi Maluku hadir sebagai narasumber utama. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku berhalangan hadir karena adanya agenda utama. Jalannya diskusi dipandu oleh Tajudin Buano yang bertindak sebagai moderator.
FGD ini membahas sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan pemilu, mulai dari praktik politik uang, mekanisme rekrutmen partai politik, meritokrasi dalam penyelenggara pemilu, hingga tantangan pemilu di wilayah kepulauan Maluku. Diskusi juga menghadirkan teman-teman difabel yang menyoroti pentingnya aksesibilitas dan pemenuhan hak politik bagi kelompok rentan dalam setiap tahapan pemilu.
Samsun Ninilouw menegaskan bahwa tantangan utama pemilu di Maluku bukan hanya menyangkut teknis penyelenggaraan, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat dalam mengawal jalannya proses demokrasi. “Pengawasan partisipatif harus terus diperkuat agar masyarakat menjadi aktor utama dalam mencegah kecurangan,” ujarnya.
Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya perlunya transparansi pendanaan kampanye, pengawasan ketat terhadap praktik dinasti politik, peningkatan infrastruktur penunjang di wilayah kepulauan, serta penyediaan sarana yang ramah bagi teman difabel.
Melalui forum ini, YPPM Maluku berharap kolaborasi masyarakat sipil dengan penyelenggara pemilu semakin erat, sehingga proses demokrasi ke depan dapat berlangsung lebih inklusif, transparan, dan berintegritas.
oleh YPPM Maluku | Sep 27, 2025 | Berita
Ambon, 27 September 2025 – YPPM Maluku menyelenggarakan “Forum Pemuda Mengawal Transparansi Pemerintah di Tingkat Provinsi” pada Sabtu (27/9) bertempat di Café Ujung JMP, Poka. Kegiatan ini menghadirkan 25 peserta dari kalangan pemuda, jurnalis, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan organisasi kepemudaan (OKP).
Forum ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Fauziah A. Ngabalin dan Soleman Pelu, dengan Fatma Sari sebagai moderator.
Dalam materinya, Fauziah Ngabalin menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mendorong transparansi pemerintah. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pemuda Indonesia mencapai 64,22 juta jiwa pada 2024, setara 20% dari total penduduk. “Pemuda memiliki energi, idealisme, dan keberanian untuk menjadi vocal point dalam mengawal kebijakan publik. Transparansi adalah kunci terciptanya pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Sementara itu, Soleman Pelu melalui paparannya mengangkat tema nasionalisme dan peran aktif pemuda sebagai agen perubahan. Ia menekankan bahwa semangat nasionalisme di era globalisasi harus diwujudkan dengan menjaga persatuan, menumbuhkan kesadaran hukum, serta memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah. “Nasionalisme saat ini berarti berani mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat,” ungkap Soleman.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pengawasan kinerja pemerintah, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas, serta menjadi jembatan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
Melalui forum ini, diharapkan lahir inisiatif-inisiatif baru dari anak muda Maluku dalam mengawal keterbukaan informasi publik dan memperkuat demokrasi di tingkat daerah.
oleh YPPM Maluku | Sep 22, 2025 | Berita
Sentul, 17–19 September 2025 – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku turut serta dalam Pelatihan Keamanan Digital dan Analisis Ekonomi Politik untuk Demokrasi yang diselenggarakan di Hotel Harris, Sentul City, Bogor. Kegiatan ini difasilitasi langsung oleh SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) sebagai lembaga yang fokus pada isu kebebasan berekspresi dan perlindungan digital, serta didukung oleh Program Democratic Resilience (DemRes) The Asia Foundation (TAF) dan Kementerian Luar Negeri Australia (DFAT).
Pelatihan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam menghadapi ancaman keamanan digital. Peserta dibekali pemahaman mengenai kebersihan perangkat, keamanan akun, manajemen identitas, hingga perlindungan komunikasi di ruang digital.
YPPM Maluku hadir melalui perwakilannya, Naam Seknun dan Isabella Lefmanut, yang mengikuti rangkaian materi dan diskusi. Keterlibatan ini menjadi langkah penting bagi YPPM Maluku untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan advokasi di era digital.
Selain YPPM Maluku, pelatihan ini juga diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah, termasuk Gerakan Anti Korupsi (GeRAK Aceh), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), hingga Setara Institute.
Dengan mengikuti pelatihan ini, YPPM Maluku diharapkan dapat membawa pulang pembelajaran strategis untuk meningkatkan perlindungan digital di Maluku serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi.
oleh YPPM Maluku | Sep 19, 2025 | Berita
Ambon – YPPM Maluku melalui Fauziah A. Ngabalin yang tergabung dalam Koalisi Milenial Inklusif pada program DemRes, turut berpartisipasi dalam Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) 2025 yang diselenggarakan di Tomohon, Bumi Minahasa, Sulawesi Utara, pada 1–4 September 2025.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai organisasi masyarakat sipil, aktivis muda, serta jaringan advokasi lintas daerah. Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan Maklumat Minahasa untuk Demokrasi Kita, yang berisi tujuh butir sikap terkait situasi demokrasi di Indonesia saat ini.
Partisipasi YPPM Maluku menegaskan komitmen lembaga untuk terus memperjuangkan inklusi, keadilan, hak asasi manusia, serta keterlibatan orang muda dalam demokrasi partisipatif.
Manager Program DemRes, Naam Seknun, menyampaikan harapannya agar keterlibatan Fauziah dalam forum nasional ini mampu memperkuat kontribusi generasi muda dari wilayah timur Indonesia dalam mendorong demokrasi yang lebih adil, setara, dan menghargai keberagaman.
Keterlibatan ini juga menjadi bagian dari upaya YPPM Maluku dalam membangun jejaring, memperluas kolaborasi, serta memperkuat kapasitas generasi muda dalam advokasi isu-isu kebebasan, keadilan, dan keberlanjutan demokrasi.
oleh YPPM Maluku | Sep 16, 2025 | Berita
Ambon, 13 September 2025 – Fakultas Psikologi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Packard Foundation menggelar Focus Group Discussion (FGD) Workshop di Hotel Santika Premiere Ambon. Kegiatan ini menjadi bagian dari riset Comprehensive Assessment for Resilience and Empowerment (C.A.R.E.) yang bertujuan mengidentifikasi tantangan kesehatan mental dan kesejahteraan para pembela hak asasi manusia lingkungan (Environmental Human Rights Defenders/EHRDs) di Indonesia.
Workshop yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIT ini dihadiri oleh 24 organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Maluku, termasuk organisasi adat, komunitas lingkungan, serta lembaga advokasi.
Dalam diskusi, para peserta mengidentifikasi berbagai faktor risiko dan tekanan psikososial yang dialami aktivis lingkungan dalam menjalankan kerja-kerja advokasinya. Selain itu, mereka juga mengevaluasi praktik dukungan kesehatan mental yang sudah berjalan serta memetakan kesenjangan yang masih ada.
Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kolaboratif terkait bentuk dukungan psikososial yang dibutuhkan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, lembaga donor, komunitas hingga institusi akademik. Hasil FGD akan menjadi masukan penting dalam merumuskan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan kontekstual bagi para pembela HAM lingkungan di Indonesia.
“FGD ini diharapkan dapat menjadi ruang aman dan inklusif untuk berbagi pengalaman sekaligus memperkuat ketahanan psikologis para pejuang lingkungan,” ujar penyelenggara dalam keterangannya.
Komentar Terbaru