Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan “Diskusi Strategi dan Kebijakan Prioritas Daerah”. Pada hari Sabtu, 18 Januari 2025 bertempat di Media Cafe Ambon Ekspres Kota Ambon.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber , perwakilan dari Bappeda Kota Ambon dan Vivi Marantika selaku seorang aktivis perempuan Maluku. Dialog dipandu oleh Iftin Yuninda. Peserta dalam kegiatan ini merupakan perwakilan Jurnalis, Akademisi OKP dan NGO yang ada di kota Ambon.

Tujuan dari kegiatan ini untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan kepala daerah, membahas program kerja pemerintah yang relevan dengan kebutuhan kelompok rentan dan memastikan komitmen pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan yang mengakomodir kepentingan kelompok rentan dalam pengarustamaan inklusivitas.

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan Talkshow Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Ambon dengan sorotan tema “Cerdas Memilih : Menggali Perspektif dan Komitmen Untuk Ambon yang Lebih Baik”. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis, 14 November 2024 bertempat di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura.

Kegiatan dibuka oleh Dr. Wahab Tuanaya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam sambutannya beliau menyampaikan terima kasih kepada YPPM Maluku karena sudah sering berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan beliau berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat khususnya mahasiswa dapat lebih dekat dan lebih memahami visi dan misi dari masing-masing kandidat bakal calon walikota dan wakil walikota Ambon kedepannya.

Hadir dalam kegiatan ini calon kandidat nomor urut 2, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si. dan pasangan calon kandidat nomor urut 4, Jantje Wenno, S.H. dan Drs. Syarif Bakri Asyathri. Peserta pada kegiatan ini berasal dari komunitas masyarakat sipil, OKP, organisasi keagamaan, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan jurnalis di Kota Ambon.

Tujuan dari kegiatan ini untuk memperluas narasi positif dalam rangka mewujudkan pilkada yang demokratis dan menggali lebih dalam terkait visi, misi serta program kerja kandidat Walikota dan Wakil Walikota Ambon. Serta Memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Penulis : Ode Dermansya

Kamis, 12 September 2024, Alumni Indonesia Memanggil Anti Corruption Academy (IM ACA) Batch II Kluster Akademisi bersama IM 57+ Institute berkolaborasi dengan Yayasan LKiS dan YPPM Maluku menyelenggarakan sebuah diskusi nasional yang bertajuk “Memerangi Korupsi Politik Transaksional Menjelang Pilkada 2024.” Acara yang diadakan secara daring via Zoom Meeting ini mengangkat refleksi dari tiga wilayah, yakni Papua, Maluku, dan Yogyakarta, dalam menghadapi tantangan korupsi politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Diskusi ini dimoderatori oleh Tri Noviana dari Yayasan LKiS, yang juga berfungsi sebagai platform untuk memperkuat kesadaran publik terhadap bahaya korupsi dalam proses demokrasi, khususnya dalam politik transaksional yang kerap kali terjadi di Indonesia.

Para pembicara dalam diskusi ini adalah para ahli dari berbagai daerah dan institusi, yang memberikan pandangan mereka mengenai tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi kita saat ini. Naam Seknun dari YPPM Maluku menyoroti situasi di Maluku, di mana politik transaksional kerap menargetkan kelompok minoritas, termasuk kaum disabilitas, yang sering dijadikan objek untuk kepentingan politik. Naam menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi dan pengawasan ketat terhadap para pejabat publik di Maluku yang diduga terlibat dalam praktik politik transaksional. Di Ambon, beberapa pejabat pemerintahan daerah bahkan sudah mulai menjadi sorotan karena praktik semacam ini.
Selanjutnya, Elias H. Thesia dari Universitas Cendrawasih menjelaskan situasi di Papua, di mana pada Pilkada sebelumnya masih banyak sengketa yang berujung pada aduan ke Mahkamah Konstitusi. Ia mengulas mengenai sistem noken yang digunakan dalam pemilu di Jayapura, serta berbagai pelanggaran yang terjadi pada tahap pencalonan hingga kampanye. Menurut Elias, manipulasi daftar pemilih, keterlibatan langsung penyelenggara pemilu dalam kampanye, hingga politik uang menjadi masalah serius yang perlu diatasi.
Sementara itu, Ade Surya dari LKiS membahas kasus korupsi yang menjerat pejabat di Yogyakarta. Ia mengungkapkan bahwa pada periode 2017-2022, Wali Kota Yogyakarta terlibat dalam kasus korupsi yang akhirnya berujung pada hukuman penjara dan pencabutan hak politiknya. Lebih lanjut, Ade juga mengungkap adanya dugaan politik partisan oleh pejabat Yogyakarta yang saat ini menjabat dan tengah mengincar jabatan walikota pada Pilkada 2024 mendatang. Menurutnya, masyarakat sipil di Yogyakarta perlu terus mengawal proses ini karena dampak korupsi politik merusak kepercayaan publik, mengganggu pembangunan, dan memperburuk ketidakadilan sosial.

Egi Primayoga dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menutup diskusi dengan menjelaskan berbagai bentuk korupsi pemilu, mulai dari politik uang hingga manipulasi dana kampanye. Ia menyoroti bahwa praktik politik uang sudah menjadi hal biasa di Indonesia, dan sering kali terjadi dalam bentuk-bentuk transaksi antara kandidat dengan pemilih. Menurut Egi, meskipun ada laporan dana kampanye yang diwajibkan oleh KPU, sering kali laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan ini menjadi salah satu bentuk lain dari kecurangan politik.
Sedangkan Zaenur Rohman dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT UGM) menyoroti maraknya politik transaksional di Indonesia. Ia menegaskan bahwa motivasi utama para aktor politik melakukan transaksi adalah untuk keuntungan pribadi dan kelompok, dan fenomena ini sangat merugikan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menyalahkan warga yang terlibat, melainkan mendidik mereka agar berpikir kritis dan tidak terjebak dalam politik transaksional.

Diskusi ini memberikan wawasan mendalam tentang ancaman yang ditimbulkan oleh politik transaksional terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang Pilkada 2024. Para peserta dan narasumber sepakat bahwa untuk memerangi korupsi, masyarakat perlu lebih kritis, terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, dan mendorong penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas serta tidak terlibat dalam politik transaksional.

Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024, Indonesia tengah bersiap menyambut pesta demokrasi terbesar di tingkat daerah. Di tengah proses yang krusial ini, partisipasi aktif generasi muda menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga integritas pemilu. Dibutuhkan suara dan aksi kritis dari anak muda untuk memastikan Pilkada berjalan dengan adil, transparan, dan jauh dari praktik-praktik yang merusak demokrasi, seperti politik uang dan politisasi SARA.

Sebagai bagian dari upaya ini, Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menggelar acara seni bertajuk “Orang Muda Kawal Pilkada 2024, Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA”. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, 24 Agustus 2024, di Lapangan Merdeka, Kota Ambon. Acara ini berbeda dari kegiatan-kegiatan YPPM sebelumnya, dengan rangkaian kegiatan yang mencakup talkshow, pembacaan puisi, stand-up comedy, dan pertunjukan teatrikal yang semua terkait dengan tema demokrasi.

Program Manager YPPM Maluku, Naam Seknun, membuka acara dengan harapan bahwa partisipasi anak muda menjelang Pilkada 2024 dapat lebih kritis. Ia menekankan pentingnya peran generasi muda untuk mengawal proses pemilu agar bebas dari politik uang dan politisasi SARA. “Anak muda harus berdiri di garda depan dalam menjaga demokrasi,” ujar Naam.

Talkshow yang dipandu oleh Wulan Reasoa dan Ode Darmansyah menghadirkan Said Lestaluhu, S.Sos., M.Si., seorang akademisi dari Universitas Pattimura Ambon, serta Wawan Kurniawan, Komisioner KPU Provinsi Maluku. Para narasumber berbagi perspektif dan membahas langkah-langkah strategis dalam mengawal Pilkada 2024, dengan fokus utama pada upaya pencegahan praktik politik uang dan politisasi SARA.

Saat sesi tanya jawab, Wawan Kurniawan menyoroti tantangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di dunia politik. Menurutnya, banyak perempuan aktivis yang enggan terjun ke politik, meski berbagai kesempatan sudah terbuka melalui penyelenggara pemilu dan partai politik.

Setelah sesi talkshow, acara berlanjut dengan pembacaan puisi bertema demokrasi oleh Komunitas Literasi. Fitrie El Alifa juga tampil dengan segar melalui stand-up comedy, membawakan tema politik dengan sudut pandang humor. Penonton juga disuguhkan drama teatrikal bertajuk “Demokrasi” yang dimainkan oleh Komunitas Kawan Berfikir, yang berhasil memancing emosi serta kesadaran tentang pentingnya menjaga proses demokrasi.

Sebagai puncak acara, semua peserta, termasuk para pembicara, terlibat dalam deklarasi komitmen bersama untuk mengawal Pilkada 2024 agar bebas dari politik uang dan politisasi SARA. Deklarasi ini menekankan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan kebersamaan dalam mewujudkan proses demokrasi yang bersih.

Naam Seknun kembali menutup acara dengan mengajak generasi muda untuk terlibat tidak hanya di ruang-ruang diskusi, tetapi juga di arena seni. “Kesenian adalah cara lain untuk menguatkan partisipasi anak muda dalam Pilkada. Program Democratic Resilience ini memadukan seni dan politik untuk mendorong keterlibatan yang lebih dalam,” pungkas Naam. (ZNG)

Drama Teatrikal Demokrasi oleh Komunitas Kawan Berfikir

Penerbit : zonamaluku.com

Penulis : Zizing

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan “Diskusi Jelang Pilkada : Memberantas Politik Uang dan Politisasi SARA di Kota Ambon”. Pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024 bertempat di Patung Pattimura Lapangan Merdeka, Ambon. Acara ini menghadirkan narasumber seorang akademisi Said Lestaluhu, S.Sos.,M.Si dari Universitas Pattimura dan Komisioner KPU Wawan Kurniawan.

Acara ini juga menampilkan suguhan seni puisi dan drama teatrikal yang dibawakan oleh teman-teman komunitas Kawan Berpikir.

Tujuan dari acara ini adalah untuk menyebarluaskan pemahaman masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya politik uang, mencegah maraknya praktik politik uang jelang pilkada serentak 2024 dan mengantisipasi permainan isu SARA dan politik identitas dalam pemilihan kepala daerah.

Dalam acara ini juga mendeklarasi Tolak Politik Uang, Politisasi SARA dan Politik identitas “Kami berkomitmen melawan segala bentuk politik uang, politisasi SARA, dan politik identitas dalam pilkada serentak 2024 dan sepakat mewujudkan pilkada yang bersih dan damai!” Demokrasi Harga Mati!

Penulis : Ode Dermansya