082311771819 yppm.maluku@gmail.com

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku bersama perwakilan kelompok nelayan Desa Bara melaksanakan kegiatan anjangsana ke Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Buru. Kegiatan ini menjadi ruang dialog sekaligus upaya membangun komunikasi antara masyarakat nelayan dengan pemerintah daerah terkait berbagai persoalan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan aktivitas perikanan.

Dalam pertemuan tersebut, YPPM Maluku mendampingi perwakilan Kelompok Waibia Indah dan Kelompok Sinar Air Batang untuk menyampaikan aspirasi yang sebelumnya telah dihimpun melalui diskusi bersama masyarakat nelayan Desa Bara. Aspirasi tersebut dituangkan dalam dokumen yang memuat sejumlah isu strategis terkait penghidupan nelayan, kebutuhan sarana dan prasarana penangkapan ikan, hingga pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Terdapat 12 isu utama yang menjadi perhatian kelompok nelayan. Beberapa di antaranya meliputi kondisi mesin dan perahu nelayan yang mengalami kerusakan, kebutuhan alat tangkap yang sesuai, penggunaan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem laut, aktivitas nelayan dari luar wilayah, serta pentingnya penguatan praktik sasi dan aturan lokal dalam pengelolaan perikanan.

Selain itu, kelompok nelayan juga menyampaikan aspirasi mengenai akses terhadap BBM bersubsidi, kebutuhan GPS dan kompas untuk mendukung navigasi, dukungan kapal atau sarana penangkapan ikan, pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan seperti kerupuk ikan, serta fasilitasi pendataan dan pengurusan Kartu KUSUKA. Penguatan pengawasan perikanan di tingkat desa dan koordinasi antarpemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dari aspirasi yang disampaikan.

Melalui pertemuan ini, YPPM Maluku berupaya memastikan bahwa suara dan pengalaman masyarakat nelayan tidak berhenti pada diskusi di tingkat kelompok, tetapi dapat diteruskan kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor perikanan. Anjangsana ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan penghidupan mereka.

Bagi YPPM Maluku, pengelolaan perikanan berbasis masyarakat tidak hanya berbicara mengenai praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, tetapi juga menyangkut bagaimana nelayan memperoleh akses terhadap layanan, perlindungan, sarana pendukung, serta ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan kepentingannya. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi antara kelompok nelayan, pemerintah desa, Dinas Perikanan, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi penting untuk mendorong pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui penyampaian aspirasi ini, diharapkan terbangun tindak lanjut berupa verifikasi kebutuhan nelayan, kejelasan informasi mengenai layanan KUSUKA dan BBM bersubsidi, penguatan mekanisme pengawasan perikanan, serta pembahasan bersama mengenai wilayah kelola dan penguatan aturan sasi. Dengan demikian, anjangsana ini diharapkan menjadi salah satu langkah awal untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat antara masyarakat nelayan dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan di Desa Bara, Kabupaten Buru.

Isi Rekomendasi Aspirasi yang disampaikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Buru 

1. Verifikasi dan prioritisasi kebutuhan nelayan. Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap kebutuhan mesin, perahu, alat tangkap, GPS/kompas, kapal, serta sarana pengolahan hasil perikanan berdasarkan kondisi dan tingkat urgensi masyarakat nelayan.

2. Penguatan pengawasan dan penanganan alat tangkap merusak. Mendorong sosialisasi aturan perikanan, pemantauan, pencatatan kejadian, serta mekanisme pelaporan terhadap dugaan penggunaan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem laut.

3. Dialog mengenai wilayah kelola dan aktivitas nelayan dari luar wilayah. Memfasilitasi pembahasan partisipatif mengenai peta wilayah kelola, aturan akses, komunikasi dengan nelayan dari luar wilayah, serta mekanisme penanganan persoalan yang mengacu pada ketentuan berlaku.

4. Penguatan sasi dan kesepakatan lokal. Mendokumentasikan, membahas, dan memperkuat aturan sasi serta kesepakatan lokal bersama masyarakat dan pemerintah desa sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

5. Kejelasan informasi layanan BBM bersubsidi dan Kartu KUSUKA. Mendorong Dinas Perikanan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan, dokumen, alur pengurusan, serta mekanisme pengaduan terkait akses BBM bersubsidi dan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).

6. Dukungan navigasi dan pemetaan wilayah kelola. Melakukan penilaian kebutuhan GPS/kompas, memberikan pelatihan penggunaan dan pemeliharaan alat navigasi, serta mendorong penyusunan atau pemutakhiran peta wilayah kelola secara partisipatif.

7. Pengembangan pengolahan hasil perikanan. Mengidentifikasi potensi usaha pengolahan hasil tangkapan, termasuk pengembangan produk seperti kerupuk ikan, melalui dukungan pelatihan, peralatan, pengemasan, standar mutu, dan akses pasar.

8. Kajian dukungan kapal dan sarana penangkapan ikan. Mendorong penilaian kelayakan dukungan kapal atau sarana melaut dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, manfaat bagi nelayan, mekanisme pengelolaan bersama, biaya pemeliharaan, serta kriteria program yang tersedia.

9. Audiensi dan penyusunan daftar tindak lanjut. Mendorong pertemuan lanjutan yang melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Buru, Pemerintah Desa Bara, kelompok nelayan, kelompok pengawas perikanan, dan pihak terkait lainnya. Hasil pertemuan diharapkan dapat dituangkan dalam daftar tindak lanjut yang memuat kegiatan, penanggung jawab, serta waktu pelaksanaan.