Ambon, 9 Maret 2026 – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “FGD Bersama Masyarakat dan Pemerintah Dalam Mengawal Implementasi APBD di Kota Ambon” pada Senin (09/03/2026) bertempat di Carita Caffe Ambon. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, akademisi, serta unsur masyarakat sipil, yang kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama.
FGD ini menghadirkan narasumber dari Bappeda Litbang Kota Ambon yang diwakili oleh Ibu Finettri Sohilait, serta Yamres Pakniany selaku akademisi dari IAKN Ambon. Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi APBD sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawal implementasi program pembangunan di Kota Ambon.
Dalam paparannya, perwakilan Bappeda Litbang Kota Ambon menjelaskan bahwa APBD merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pengawasan menjadi kunci agar setiap program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Yamres Pakniany menekankan pentingnya peran masyarakat dan kalangan akademisi dalam memberikan masukan, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah.
Melalui kegiatan ini, YPPM Maluku berharap dapat memperkuat ruang dialog antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mengawal implementasi kebijakan publik, khususnya pengelolaan APBD di Kota Ambon. Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan proses pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil diharapkan mampu membangun ruang partisipatif di Kota Ambon yang semakin kuat, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan democratic resilience (ketahanan demokrasi) di Maluku.