Ambon – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku dan Koalisi Milenial Inklusi melakukan audiensi bersama Walikota Ambon dengan mengangkat beberapa isu strategis terkait pembangunan kota yang inklusif, transparan, serta berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat lima pokok pembahasan utama yang disampaikan. Pertama, mendorong Ambon menjadi kota inklusi, di mana setiap warga tanpa terkecuali dapat merasakan manfaat pembangunan kota secara adil, termasuk kelompok rentan. Kedua, memperkuat jaringan anti korupsi di Kota Ambon sebagai upaya mencegah praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat.
Isu ketiga yang dibahas adalah pentingnya keterlibatan orang muda dalam merespon potensi konflik melalui penguatan jaringan, pemetaan, dan mitigasi dini. Menurut perwakilan audiensi, generasi muda memiliki peran signifikan sebagai agen perdamaian dan perlu mendapat dukungan dari pemerintah.
Selain itu, peserta audiensi juga menekankan pentingnya implementasi Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas di Kota Ambon, yang dinilai masih perlu penguatan di level kebijakan maupun pelaksanaan teknis agar hak-hak penyandang disabilitas benar-benar terpenuhi.
Terakhir, audiensi mendorong pembentukan Satgas Kota Ramah HAM sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan, pemajuan, dan penghormatan HAM berjalan secara berkelanjutan.
Walikota Ambon menyambut baik masukan-masukan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperkuat kolaborasi bersama masyarakat sipil, organisasi pemuda, serta komunitas disabilitas demi mewujudkan Ambon yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.
Ambon, 26 Agustus 2025
Komentar Terbaru