082311771819 yppm.maluku@gmail.com
Konsolidasi Terkait Peran Stakeholder Dalam Menjaga Nilai Penting Demokrasi Bersama Lintas Jaringan Masyarakat Sipil

Konsolidasi Terkait Peran Stakeholder Dalam Menjaga Nilai Penting Demokrasi Bersama Lintas Jaringan Masyarakat Sipil

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan “Konsolidasi Terkait Peran Stakeholder Dalam Menjaga Nilai Penting Demokrasi Bersama
Lintas Jaringan Masyarakat Sipil”.  Pada hari Senin, 26 Mei 2025. Bertempat di Media Cafe Ambon Ekspres.

Hadir dalam kegiatan ini Bin Raudha Arif Hanoeboen, SE.,ME Selaku Akademisi sebagai narasumber dan di pandu oleh Ode Dermansya. Peserta dalam kegiatan ini merupakan perwakilan dari aktivis demokrasi, milenial inklusi Maluku, aktivis disabilitas, jurnalis, dan masyarakat sipil yang ada di kota Ambon.

Tujuan dari kegiatan ini untuk memperkuat jaringan masyarakat sipil yang terbangun untuk menjaga ketahanan demokrasi dan membangun komitmen semua pihak dalam mengawal hak-hak masyarakat sipil dan
kelompok rentan untuk menghambat regresi demokrasi.

Partisipasi masyarakat adalah kunci demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, praktik penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia menunjukkan tanda kemunduran demokrasi. Esensi demokrasi tidak hanya terletak pada pemilihan pemimpin, tetapi juga pada diskusi publik yang kritis dan inklusif.

Diskusi Pengawasan Partisipatif Lintas Stakeholder (Jurnalis, Akademisi dan CSO)

Diskusi Pengawasan Partisipatif Lintas Stakeholder (Jurnalis, Akademisi dan CSO)

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan “Diskusi Pengawasan Partisipatif Lintas Stakeholder (Jurnalis, Akademisi dan CSO)”.  Pada hari jumat, 16 Mei 2025. Bertempat di Carita Cafe, Gunung Malintang Ambon.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Walikota Ambon Ibu Ely Toisutta, S.Sos dan Akademisi Unpatti, Dr. Julista Mustamu, S.H., M.H. selaku narasumber dan di pandu oleh moderator Tajudin Buano selaku jurnalis Ambon Ekspres.

Peserta dalam kegiatan ini merupakan perwakilan dari aktivis demokrasi, milenial inklusi Maluku, aktivis disabilitas, jurnalis, dan masyarakat sipil yang ada di kota Ambon.

Tujuan dari kegiatan ini untuk menjelaskan konsep dan pentingnya pengawasan partisipatif masyarakat dalam sistem pemerintahan yang demokratis, menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan di berbagai level, baik pusat maupun daerah, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan merumuskan strategi atau rekomendasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintahan secara berkelanjutan.

 

“Beta Par Ambon, Ambon Par Samua”

Sinergitas Program Democratic Resilience Bersama Pemerintah Kota Ambon

Sinergitas Program Democratic Resilience Bersama Pemerintah Kota Ambon

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan “Sinergitas Program Democratic Resilience Bersama Pemerintah Kota Ambon”.  Pada hari Selasa, 15 April 2025 bertempat di Carita Cafe Gunung Malintang Ambon.

Kegiatan dibuka oleh Naam Seknum selaku program manajer DemRes. Dalam sambutannya beliau menyampaikan terima kasih kepada setiap peserta yang selalu setia mengikuti kegiatan ketahanan demokrasi yang dilakukan selama ini oleh YPPM Maluku. Adanya kegiatan untuk bersama berdiskusi dan mendengarkan masuka-masukan ruang sipil dalam upaya pembangunan di Maluku, penguatan fungsi kontrol terhadap pemangku kepentingan dan bagaimana melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah kota Ambon.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber seorang akademisi, Dr. Julista Mustamu, S.H. Universitas Pattimura Ambon. Peserta dalam kegiatan ini merupakan perwakilan dari aktivis demokrasi, milenial inklusi Maluku, aktivis disabilitas, jurnalis, dan masyarakat sipil yang ada di kota Ambon.

Tujuan dari kegiatan ini untuk menjelaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mendukung jalannya pemerintahan yang partisipatif, mengidentifikasi bentuk-bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam berbagai sektor Pembangunan. Serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat kolaborasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan transparan.

#demokrasi #kotaambon #demres #yppmmaluku

Diskusi Strategi Mengawal Pemerintahan Bersih dan Transparan di Kota Ambon

Diskusi Strategi Mengawal Pemerintahan Bersih dan Transparan di Kota Ambon

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan “Diskusi Strategi Mengawal Pemerintahan Bersih dan Transparan di Kota Ambon. Pada hari Kamis, 24 Maret 2025 bertempat di Coffee Ujung JMP, Jl. Dr. J. Leimena, Poka, Kec.
Tlk. Ambon, Kota Ambon.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Tajudin Buano selaku perwakilan jurnalis Maluku dan Benico Ritiauw selaku Akademisi Universitas Pattimura. Dipandu oleh Ode Dermansya. Peserta dalam kegiatan ini merupakan perwakilan dari aktivis demokrasi, milenial inklusi Maluku, aktivis disabilitas, jurnalis, dan masyarakat sipil yang ada di kota Ambon.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan bersih dan transparan dan merumuskan strategi untuk mengawal pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Konsolidasi Bersama BAPPEDA Kota Ambon

Konsolidasi Bersama BAPPEDA Kota Ambon

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan “Konsolidasi Bersama Bappeda Kota Ambon. Pada hari Kamis, 13 Maret 2025 bertempat di Coffee Ujung JMP, Jl. Dr. J. Leimena, Poka, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Finettery M. Sohilait, S.Sos,M.Si perwakilan dari Bappeda Kota Ambon dan dipandu oleh Iftin Yuninda. Peserta dalam kegiatan ini merupakan perwakilan dari aktivis demokrasi, milenial inklusi Maluku, aktivis disabilitas, jurnalis, dan masyarakat sipil yang ada di kota Ambon.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan dan program pembangunan daerah, menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat sipil terutama kelompok rentan. Serta mengidentifikasi potensi tantangan dalam proses pembangunan daerah.