oleh YPPM Maluku | Okt 1, 2025 | Berita
Ambon, 1 Oktober 2025 – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi dan Penguatan Regulasi Pemilu” di The Roof Café, Ambon. Diskusi ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, teman difabel, jurnalis, serta lembaga penyelenggara pemilu.
Dalam kegiatan ini, Samsun Ninilouw, SH., MH., selaku Anggota Bawaslu Provinsi Maluku hadir sebagai narasumber utama. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku berhalangan hadir karena adanya agenda utama. Jalannya diskusi dipandu oleh Tajudin Buano yang bertindak sebagai moderator.
FGD ini membahas sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan pemilu, mulai dari praktik politik uang, mekanisme rekrutmen partai politik, meritokrasi dalam penyelenggara pemilu, hingga tantangan pemilu di wilayah kepulauan Maluku. Diskusi juga menghadirkan teman-teman difabel yang menyoroti pentingnya aksesibilitas dan pemenuhan hak politik bagi kelompok rentan dalam setiap tahapan pemilu.
Samsun Ninilouw menegaskan bahwa tantangan utama pemilu di Maluku bukan hanya menyangkut teknis penyelenggaraan, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat dalam mengawal jalannya proses demokrasi. “Pengawasan partisipatif harus terus diperkuat agar masyarakat menjadi aktor utama dalam mencegah kecurangan,” ujarnya.
Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya perlunya transparansi pendanaan kampanye, pengawasan ketat terhadap praktik dinasti politik, peningkatan infrastruktur penunjang di wilayah kepulauan, serta penyediaan sarana yang ramah bagi teman difabel.
Melalui forum ini, YPPM Maluku berharap kolaborasi masyarakat sipil dengan penyelenggara pemilu semakin erat, sehingga proses demokrasi ke depan dapat berlangsung lebih inklusif, transparan, dan berintegritas.
oleh YPPM Maluku | Sep 27, 2025 | Berita
Ambon, 27 September 2025 – YPPM Maluku menyelenggarakan “Forum Pemuda Mengawal Transparansi Pemerintah di Tingkat Provinsi” pada Sabtu (27/9) bertempat di Café Ujung JMP, Poka. Kegiatan ini menghadirkan 25 peserta dari kalangan pemuda, jurnalis, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan organisasi kepemudaan (OKP).
Forum ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Fauziah A. Ngabalin dan Soleman Pelu, dengan Fatma Sari sebagai moderator.
Dalam materinya, Fauziah Ngabalin menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mendorong transparansi pemerintah. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pemuda Indonesia mencapai 64,22 juta jiwa pada 2024, setara 20% dari total penduduk. “Pemuda memiliki energi, idealisme, dan keberanian untuk menjadi vocal point dalam mengawal kebijakan publik. Transparansi adalah kunci terciptanya pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Sementara itu, Soleman Pelu melalui paparannya mengangkat tema nasionalisme dan peran aktif pemuda sebagai agen perubahan. Ia menekankan bahwa semangat nasionalisme di era globalisasi harus diwujudkan dengan menjaga persatuan, menumbuhkan kesadaran hukum, serta memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah. “Nasionalisme saat ini berarti berani mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat,” ungkap Soleman.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pengawasan kinerja pemerintah, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas, serta menjadi jembatan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
Melalui forum ini, diharapkan lahir inisiatif-inisiatif baru dari anak muda Maluku dalam mengawal keterbukaan informasi publik dan memperkuat demokrasi di tingkat daerah.
oleh YPPM Maluku | Sep 22, 2025 | Berita
Sentul, 17–19 September 2025 – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku turut serta dalam Pelatihan Keamanan Digital dan Analisis Ekonomi Politik untuk Demokrasi yang diselenggarakan di Hotel Harris, Sentul City, Bogor. Kegiatan ini difasilitasi langsung oleh SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) sebagai lembaga yang fokus pada isu kebebasan berekspresi dan perlindungan digital, serta didukung oleh Program Democratic Resilience (DemRes) The Asia Foundation (TAF) dan Kementerian Luar Negeri Australia (DFAT).
Pelatihan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam menghadapi ancaman keamanan digital. Peserta dibekali pemahaman mengenai kebersihan perangkat, keamanan akun, manajemen identitas, hingga perlindungan komunikasi di ruang digital.
YPPM Maluku hadir melalui perwakilannya, Naam Seknun dan Isabella Lefmanut, yang mengikuti rangkaian materi dan diskusi. Keterlibatan ini menjadi langkah penting bagi YPPM Maluku untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan advokasi di era digital.
Selain YPPM Maluku, pelatihan ini juga diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah, termasuk Gerakan Anti Korupsi (GeRAK Aceh), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), hingga Setara Institute.
Dengan mengikuti pelatihan ini, YPPM Maluku diharapkan dapat membawa pulang pembelajaran strategis untuk meningkatkan perlindungan digital di Maluku serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi.
oleh YPPM Maluku | Sep 19, 2025 | Berita
Ambon – YPPM Maluku melalui Fauziah A. Ngabalin yang tergabung dalam Koalisi Milenial Inklusif pada program DemRes, turut berpartisipasi dalam Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) 2025 yang diselenggarakan di Tomohon, Bumi Minahasa, Sulawesi Utara, pada 1–4 September 2025.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai organisasi masyarakat sipil, aktivis muda, serta jaringan advokasi lintas daerah. Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan Maklumat Minahasa untuk Demokrasi Kita, yang berisi tujuh butir sikap terkait situasi demokrasi di Indonesia saat ini.
Partisipasi YPPM Maluku menegaskan komitmen lembaga untuk terus memperjuangkan inklusi, keadilan, hak asasi manusia, serta keterlibatan orang muda dalam demokrasi partisipatif.
Manager Program DemRes, Naam Seknun, menyampaikan harapannya agar keterlibatan Fauziah dalam forum nasional ini mampu memperkuat kontribusi generasi muda dari wilayah timur Indonesia dalam mendorong demokrasi yang lebih adil, setara, dan menghargai keberagaman.
Keterlibatan ini juga menjadi bagian dari upaya YPPM Maluku dalam membangun jejaring, memperluas kolaborasi, serta memperkuat kapasitas generasi muda dalam advokasi isu-isu kebebasan, keadilan, dan keberlanjutan demokrasi.
oleh YPPM Maluku | Sep 16, 2025 | Berita
Ambon, 13 September 2025 – Fakultas Psikologi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Packard Foundation menggelar Focus Group Discussion (FGD) Workshop di Hotel Santika Premiere Ambon. Kegiatan ini menjadi bagian dari riset Comprehensive Assessment for Resilience and Empowerment (C.A.R.E.) yang bertujuan mengidentifikasi tantangan kesehatan mental dan kesejahteraan para pembela hak asasi manusia lingkungan (Environmental Human Rights Defenders/EHRDs) di Indonesia.
Workshop yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIT ini dihadiri oleh 24 organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Maluku, termasuk organisasi adat, komunitas lingkungan, serta lembaga advokasi.
Dalam diskusi, para peserta mengidentifikasi berbagai faktor risiko dan tekanan psikososial yang dialami aktivis lingkungan dalam menjalankan kerja-kerja advokasinya. Selain itu, mereka juga mengevaluasi praktik dukungan kesehatan mental yang sudah berjalan serta memetakan kesenjangan yang masih ada.
Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kolaboratif terkait bentuk dukungan psikososial yang dibutuhkan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, lembaga donor, komunitas hingga institusi akademik. Hasil FGD akan menjadi masukan penting dalam merumuskan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan kontekstual bagi para pembela HAM lingkungan di Indonesia.
“FGD ini diharapkan dapat menjadi ruang aman dan inklusif untuk berbagi pengalaman sekaligus memperkuat ketahanan psikologis para pejuang lingkungan,” ujar penyelenggara dalam keterangannya.
Komentar Terbaru