oleh YPPM Maluku | Okt 15, 2025 | Berita
Ambon, 15 Oktober 2025 – Yayasan Pengembangan Partisipasi Publik Maluku (YPPM Maluku) menggelar Dialog Publik tentang Hak Kebebasan Berekspresi dalam Demokrasi di Café Ujung JMP, Ambon. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi terbuka bagi para pemuda dan komunitas literasi untuk memperdalam pemahaman mengenai pentingnya kebebasan berekspresi sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi.
Dialog ini menghadirkan dua narasumber, Embong Salampessy dan Iksan Rumaru, dengan Riyan Suatrat bertindak sebagai moderator. Para pembicara menyoroti berbagai tantangan kebebasan berekspresi di era digital, termasuk tekanan sosial dan kecenderungan pembatasan opini yang berbeda.
Dalam paparannya, Embong Salampessy menekankan bahwa kebebasan berekspresi merupakan salah satu fondasi utama demokrasi yang harus dijaga dan diperjuangkan oleh masyarakat, terutama generasi muda. Sementara itu, Iksan Rumaru menambahkan bahwa komunitas literasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ruang-ruang ekspresi yang inklusif dan aman.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 30 peserta dari berbagai komunitas dan pegiat literasi di Kota Ambon. Melalui dialog ini, peserta diharapkan mampu memperkuat budaya literasi kritis serta berani menyuarakan gagasan dan kritik sosial secara konstruktif.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Democratic Resilience (Demres) Project yang diinisiasi oleh YPPM Maluku untuk memperkuat ketahanan demokrasi dan partisipasi publik di daerah.
oleh YPPM Maluku | Okt 14, 2025 | Berita
Ambon, 9 Oktober 2025 – Yayasan Rumah Generasi bekerja sama dengan The Indonesian Institute – Center for Public Policy Research (TII) dan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) menyelenggarakan Diskusi Kolaboratif bertajuk “Mendorong Perlindungan Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi” yang berlangsung di Aula UKIM, Talake, Ambon.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil yang peduli pada isu demokrasi dan hak asasi manusia.
Pic by : The Indonesian Institute
Diskusi ini bertujuan membangun pemahaman bersama dan ruang dialog yang sehat tentang kebebasan akademik sebagai pilar penting dalam menjaga demokrasi dan kemajuan ilmu pengetahuan.
Dalam paparan Policy Brief yang disusun oleh The Indonesian Institute (TII), disebutkan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan akademik di Indonesia masih marak terjadi. TII mencatat 86 kasus pelanggaran di perguruan tinggi sejak 2019 hingga pertengahan 2025, termasuk represi terhadap dosen dan mahasiswa, pembatasan tema riset, serta intervensi politik dalam kampus.
Laporan tersebut juga menunjukkan Indeks Kebebasan Akademik Indonesia hanya mencapai 0,59 (skala 1) menurut data Varieties-Democracy (V-Dem) Project 2025, yang menandakan ruang akademik masih lemah dan rentan terhadap represi.
Pict By : The Indonesian Institute
TII merekomendasikan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
Pembentukan regulasi khusus perlindungan kebebasan akademik,
Penyusunan SOP perlindungan di kampus,
Peningkatan kapasitas aparat dan birokrasi kampus,
Serta revisi terhadap UU ITE dan KUHP yang sering digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi.
Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap lahir kolaborasi nyata antara perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk memperkuat komitmen bersama dalam melindungi kebebasan akademik di Indonesia.
oleh YPPM Maluku | Okt 11, 2025 | Berita
Ambon, 11 Oktober 2025 — YPPM Maluku menggelar Workshop Penyusunan Rekomendasi Terkait Kepemiluan di Carita Café, Gunung Malintang. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, Vivi Marantika dan Fajrin Rumalutur, dengan Benico Ritiauw sebagai moderator.
Dalam pemaparannya, Vivi Marantika menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Ia menekankan bahwa banyak persoalan di lapangan, seperti data pemilih yang belum akurat, akses TPS yang belum inklusif, serta rendahnya edukasi kepemiluan bagi warga, harus menjadi perhatian dalam revisi regulasi ke depan.
Sementara itu, Fajrin Rumalutur menegaskan perlunya mencegah mekanisme “borong partai” dalam pengusungan calon kepala daerah. Menurutnya, sistem harus memberikan ruang bagi munculnya pemimpin-pemimpin daerah yang berintegritas, termasuk dari jalur independen. “Publik berhak memilih pemimpin yang variatif. Jangan sampai semua kursi hanya dimonopoli oleh partai besar,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi akademisi dan jurnalis untuk menyusun rekomendasi strategis dalam penguatan demokrasi dan sistem kepemiluan di Indonesia, khususnya di Maluku sebagai daerah kepulauan.
oleh YPPM Maluku | Okt 8, 2025 | Berita
Ambon, 8 Oktober 2025 — Di tengah hujan yang membasahi sore hari, suasana di Hana Café, Kompleks UIN AM Sangadji Ambon tetap hangat oleh semangat para peserta yang mengikuti Talkshow Kampus : Mendorong Demokrasi yang Inklusif melalui Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku ini menghadirkan dua narasumber utama, Nurlaila Sopamena dan Riko Kainama, dengan Fauziah Ngabalin bertindak sebagai moderator.
Dalam diskusi yang berlangsung penuh refleksi dan kritik sosial ini, Riko Kainama menekankan pentingnya memahami akar sejarah bangsa sebagai kunci membangun demokrasi yang sehat.
“Banyak-banyaklah belajar sejarah, karena sejarah itu dapat mempersatukan segalanya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih lemahnya perlindungan terhadap perempuan di berbagai sektor, bahkan di lingkungan kampus.
“Tidak usah bicara demokrasi inklusif kalau perempuan saja tidak kita lindungi di kampus. Bagaimana perempuan mau belajar lalu siap untuk merdeka? Jadi kalau mau memerdekakan demokrasi inklusif, mulai dari lindungi perempuan dari kekerasan di seluruh sektor,” tegas Riko.
Sementara itu, Nurlaila Sopamena mengangkat persoalan adat dan tanah yang sering menjadi sasaran eksploitasi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Ia menilai bahwa praktik penipuan dan perampasan tanah adat kerap dibungkus dengan nama “pembangunan” atau “program pemerintah”.
“Banyak oknum yang datang dengan mengatasnamakan pemerintah untuk mengambil tanah adat kita. Padahal, tanah dan adat adalah identitas dan jati diri masyarakat Maluku yang harus dijaga bersama,” tutur Nurlaila.
Diskusi ini menegaskan bahwa demokrasi yang inklusif tidak hanya tentang kebebasan berbicara dan berkeyakinan, tetapi juga tentang keadilan sosial, penghormatan terhadap perempuan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Melalui kegiatan ini, YPPM Maluku yang juga merupakan bagian dari rangkaian program Democratic Resilience (DemRes) berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas masyarakat sipil, terutama generasi muda, agar mampu menjaga ruang demokrasi yang bebas, inklusif, dan berkeadilan di Maluku. Program ini diharapkan menjadi wadah berkelanjutan bagi lahirnya gagasan dan gerakan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kebinekaan.
oleh YPPM Maluku | Okt 4, 2025 | Berita
Tanjung Tetulain, Hitu (4 Oktober 2025) – YPPM Maluku menyelenggarakan kegiatan Refleksi Gerakan Koalisi Muda DemRes yang menjadi momentum penting bagi Koalisi Milenial Inklusif untuk meninjau kembali perjalanan tiga tahun terakhir mereka. Kegiatan ini difasilitasi oleh YPPM Maluku sebagai bagian dari program Democratic Resilience (DemRes).
Diskusi reflektif ini dipandu oleh Fauziah A. Ngabalin sebagai moderator, dengan menghadirkan dua narasumber utama, Tajudin Buano dan Riyan Suatrat. Kegiatan berlangsung penuh semangat dan keterbukaan di pesisir Tanjung Tetulain, Hitu, diikuti sekitar 30 anggota koalisi muda dari berbagai komunitas dan latar belakang isu.
Dalam diskusi tersebut, para peserta diajak meninjau kembali perjalanan Koalisi Milenial Inklusif yang telah terbentuk selama kurang lebih tiga tahun. Sejak awal berdiri, koalisi ini telah menjadi ruang kolaborasi bagi para youth champion dari beragam bidang, mulai dari isu hak asasi manusia, kekerasan terhadap perempuan, disabilitas, jurnalisme, lingkungan hidup, tambang ilegal, hingga pengelolaan sampah dan literasi komunitas.
Para narasumber menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan gerakan ini meskipun program DemRes akan segera berakhir. Dalam kesimpulannya, disampaikan bahwa Koalisi Milenial Inklusif jangan hanya berhenti setelah program selesai, tetapi harus terus hidup dan berkembang, karena di dalamnya terdapat individu-individu hebat dengan keahlian di berbagai bidang.
Harapannya, Koalisi Milenial Inklusif dapat terus menjadi wadah strategis bagi orang muda untuk berjejaring, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam memperkuat demokrasi yang inklusif di Maluku.
Komentar Terbaru