oleh YPPM Maluku | Sep 15, 2025 | Berita
Ambon – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku mendapat kepercayaan sebagai salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu RI pada Jumat, 12 September 2025 di Universitas Pattimura, Ambon.
YPPM Maluku diwakili oleh Naam Seknun, Program Manager, yang menyampaikan pandangannya terkait pentingnya pelibatan masyarakat sipil dalam memperkuat pengawasan pemilu. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat di daerah sangat krusial agar Bawaslu dapat lebih adaptif terhadap dinamika politik lokal serta tantangan demokrasi yang terus berkembang.
FGD ini menghadirkan berbagai tokoh nasional, akademisi, praktisi, serta organisasi masyarakat sipil. Diskusi berfokus pada isu-isu strategis, meliputi regulasi dan kebijakan pengawas pemilu, tantangan dan arah perbaikan tata kelola organisasi, serta struktur dan desain organisasi pengawas pemilu.
Peran YPPM Maluku dalam forum ini menegaskan kontribusi masyarakat sipil dari Maluku dalam memperkuat demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya melalui dorongan pada pengawasan pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas.
Kegiatan ditutup dengan perumusan rekomendasi yang akan menjadi masukan strategis bagi Bawaslu RI dalam memperkuat kelembagaan dan sistem pengawasan pemilu di masa mendatang.
oleh YPPM Maluku | Sep 11, 2025 | Berita
Ambon, 11 September 2025 – Suasana Café Ujung JMP sore itu terasa berbeda. Sekitar 30 anak muda dari kalangan jurnalis, aktivis, komunitas, dan koalisi muda Demres berkumpul dalam kegiatan yang diinisiasi oleh YPPM Maluku: “Refleksi Aktivisme Pemuda dan Kebebasan Berekspresi.”
Diskusi ini menghadirkan dua narasumber, yakni Tajudin Buano (jurnalis) dan Vivi Marantika atau yang akrab disapa Ussy Vivi (aktivis), serta dipandu oleh Iftyn Yuninda sebagai moderator.
Kegiatan ini menjadi ruang aman untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan kegelisahan tentang bagaimana pemuda hari ini mengekspresikan diri di tengah arus digital dan dinamika demokrasi yang penuh tantangan.
Dalam pembukaan, YPPM Maluku menekankan pentingnya peran pemuda sebagai agen perubahan sosial. Namun, realitas di lapangan tidak selalu mudah. Ancaman kriminalisasi aktivis, penyalahgunaan UU ITE, maraknya disinformasi, hingga ujaran kebencian di media sosial, seringkali menjadi penghalang bagi kebebasan berekspresi.
Salah satu narasumber, Tajudin Buano, menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi. “Keinginan saya adalah mengumpulkan seluruh aktivis di Kota Ambon untuk membuat sesuatu yang lebih baik terkait refleksi aktivisme pemuda dan kebebasan berekspresi. Aspirasi dari para pemuda yang ingin bersuara di ruang publik seringkali tidak digubris oleh pihak elit, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena ekspresi kami dianggap kurang akurat. Hal ini muncul akibat kurangnya ilmu dan penguatan kapasitas dari para aktivis senior yang jarang sekali membuka ruang diskusi terbuka bagi generasi muda,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Ussy Vivi menegaskan pentingnya kekuatan pemuda dalam menjaga kualitas kebebasan berekspresi. “Mulut dan pikiran orang muda menjadi senjata kebebasan berekspresi. Orang muda sangat punya pengalaman dan praktik baik bagaimana mengolah data secara baik dan secara bertanggung jawab. Tantangan kita luar biasa berat, jadi memang kolaborasi lintas generasi, lintas isu, dan lintas latar belakang menjadi sangat penting,” ujarnya.
Masukan kritis juga datang dari Ipeh, seorang jurnalis muda yang turut hadir dalam diskusi. Ia menyoroti kecenderungan aktivis muda yang masih sering turun ke jalan tanpa bekal data dan strategi yang kuat. “Aktivis muda cenderung tidak menyuarakan suaranya dengan data dan strategi pemetaan allies. Jadi, kalian harus mampu membuat pemetaan allies, karena itu adalah strategi penting dalam menyuarakan pendapat dan kebebasan berekspresi, terutama pada saat berdemo,” sarannya.
Diskusi berlangsung hangat, dengan semangat bersama untuk menjaga agar kebebasan berekspresi tidak hanya dinikmati sebagian orang, tapi benar-benar menjadi hak semua warga.
Menjelang penutupan, muncul satu benang merah: refleksi ini bukan akhir, melainkan awal untuk memperkuat jejaring, memperluas dialog, dan terus menghidupkan semangat aktivisme pemuda di Maluku.
oleh YPPM Maluku | Sep 4, 2025 | Berita
Ambon, 4 September 2025 — Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan diskusi bertajuk Diskusi Peran Media dalam Meredam Konflik Sosial dan Hoaks “Media sebagai Penyeimbang Konflik: Menjaga Ruang Publik yang Damai” pada Kamis (4/9/2025) di Carita Café, Gunung Malintang. Acara ini dihadiri sekitar 30 peserta yang terdiri dari jurnalis, aktivis, komunitas, hingga koalisi muda DemRes.
Diskusi dipandu oleh Iftyn Yuninda dengan menghadirkan dua narasumber utama, yakni Rahma Verolyn Sintya Alaidrus selaku Wartawan, serta Jusmalinda Holle perwakilan dari Komnas HAM Provinsi Maluku.
Dalam pemaparannya, Rahma Verolyn Sintya Alaidrus atau disapa akrab “Ipeh” menekankan pentingnya jurnalis menjaga prinsip keberimbangan, terutama ketika meliput konflik sosial. “Media jangan sampai menjadi alat pemicu konflik dengan menyebarkan narasi provokatif atau hoaks. Sebaliknya, media harus hadir untuk memberi informasi yang akurat, adil, dan menenangkan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Jusmalinda Holle dari Komnas HAM Provinsi Maluku menyoroti peran media sebagai jembatan dialog di tengah masyarakat. “Pemberitaan yang sensitif terhadap isu HAM dan keberagaman sangat penting agar ruang publik tetap damai. Media perlu mengedepankan empati, bukan hanya sekadar mengejar sensasi,” jelasnya.
Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi praktis bagi insan media, antara lain mendorong penerapan jurnalisme damai, menghindari framing yang bias, serta memperkuat literasi publik dalam menangkal hoaks.
Dengan adanya forum seperti ini, YPPM Maluku berharap media di Maluku dapat semakin berperan sebagai agen perdamaian, menjaga keseimbangan informasi, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.
oleh YPPM Maluku | Sep 3, 2025 | Berita
Ambon, 1 September 2025 — Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku turut ambil bagian dalam kegiatan bertajuk “Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Bersama Mitra Kerja: Evaluasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Maluku di Hotel Zest, Ambon.
Kegiatan ini menjadi forum penting dalam mengevaluasi berbagai dinamika pengawasan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, sekaligus memperkuat sinergi kelembagaan antara Bawaslu dan para mitra kerjanya, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti YPPM Maluku.
Dalam kesempatan tersebut, YPPM Maluku hadir sebagai salah satu lembaga pengawas partisipatif, yang diakui perannya dalam membantu Bawaslu melakukan pemantauan dan edukasi masyarakat selama proses Pemilu 2024 berlangsung.
“Keterlibatan kami dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen YPPM Maluku untuk memperkuat pengawasan berbasis masyarakat. Evaluasi ini menjadi ruang refleksi untuk perbaikan ke depan, sekaligus pengakuan terhadap peran pengawasan partisipatif,” ujar Naam selaku Program Manager YPPM Maluku.
Sebagai mitra Bawaslu, YPPM Maluku berperan aktif dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu yang jujur dan adil. Selama Pemilu 2024, YPPM turut mendampingi proses pengawasan di tingkat lokal, melakukan pelatihan bagi relawan pengawas, serta mendorong pelaporan pelanggaran melalui kanal yang disediakan YPPM Maluku.
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan berbagai elemen masyarakat sipil dalam memperkuat sistem pengawasan.
Kegiatan yang berlangsung pada 1 September 2025 ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk unsur pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil dari berbagai kabupaten/kota di Maluku.
oleh YPPM Maluku | Sep 3, 2025 | Berita
Ambon, 3 September 2025 — Dalam upaya mendorong keterlibatan perempuan yang lebih bermakna dalam dunia politik, Korps HMI-Wati (KOHATI) BADKO Maluku menggelar diskusi publik bertema “Strategi dan Upaya Penguatan Peran Perempuan dalam Demokrasi Daerah”.
Kegiatan ini berlangsung di Caffe Baileo dan dihadiri oleh mahasiswa, aktivis perempuan, akademisi, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil. Forum ini menjadi ruang strategis untuk mengangkat isu rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah serta merumuskan langkah-langkah penguatan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Bin Raudhah selaku Akademisi UNPATTI, M.Shaddek Fuad selaku Ketua KPU Provinsi Maluku, dan Naam Seknun selaku Manager Program “DemRes” YPPM Maluku, yang memberikan perspektif mendalam tentang tantangan dan strategi keterlibatan perempuan dalam politik lokal.
“Perempuan tidak hanya harus hadir di ruang-ruang politik, tetapi juga harus berdaya untuk mempengaruhi arah kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial dan kesetaraan,” ujar Naam Seknun dalam penyampaian materinya.
Dalam paparannya, Naam menyoroti berbagai hambatan struktural, kultural, dan sosial yang masih menghambat perempuan untuk tampil sebagai pengambil keputusan, seperti budaya patriarki, minimnya pendidikan politik, dan kurangnya dukungan partai terhadap kader perempuan.
Ia juga menegaskan pentingnya strategi afirmatif seperti sistem kuota, pendidikan politik berkelanjutan, serta penguatan jaringan solidaritas perempuan lintas sektor sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
Kegiatan ini juga menampilkan diskusi tentang tokoh-tokoh perempuan inspiratif yang pernah menjabat sebagai anggota DPR/DPRD, sebagai upaya menghadirkan figur teladan bagi generasi muda, khususnya kader-kader perempuan di Maluku.
Ketua Panitia Pelaksana dari KOHATI BADKO Maluku menyampaikan harapannya bahwa kegiatan ini dapat menjadi pemicu lahirnya lebih banyak perempuan yang aktif dan kritis dalam politik lokal, baik sebagai kader partai maupun sebagai penggerak masyarakat.
“Kami ingin kader-kader KOHATI tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi penggerak perubahan dalam demokrasi daerah,” ujarnya.
Komentar Terbaru