Ambon, 1 Oktober 2025 – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi dan Penguatan Regulasi Pemilu” di The Roof Café, Ambon. Diskusi ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, teman difabel, jurnalis, serta lembaga penyelenggara pemilu.
Dalam kegiatan ini, Samsun Ninilouw, SH., MH., selaku Anggota Bawaslu Provinsi Maluku hadir sebagai narasumber utama. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku berhalangan hadir karena adanya agenda utama. Jalannya diskusi dipandu oleh Tajudin Buano yang bertindak sebagai moderator.
FGD ini membahas sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan pemilu, mulai dari praktik politik uang, mekanisme rekrutmen partai politik, meritokrasi dalam penyelenggara pemilu, hingga tantangan pemilu di wilayah kepulauan Maluku. Diskusi juga menghadirkan teman-teman difabel yang menyoroti pentingnya aksesibilitas dan pemenuhan hak politik bagi kelompok rentan dalam setiap tahapan pemilu.
Samsun Ninilouw menegaskan bahwa tantangan utama pemilu di Maluku bukan hanya menyangkut teknis penyelenggaraan, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat dalam mengawal jalannya proses demokrasi. “Pengawasan partisipatif harus terus diperkuat agar masyarakat menjadi aktor utama dalam mencegah kecurangan,” ujarnya.
Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya perlunya transparansi pendanaan kampanye, pengawasan ketat terhadap praktik dinasti politik, peningkatan infrastruktur penunjang di wilayah kepulauan, serta penyediaan sarana yang ramah bagi teman difabel.
Melalui forum ini, YPPM Maluku berharap kolaborasi masyarakat sipil dengan penyelenggara pemilu semakin erat, sehingga proses demokrasi ke depan dapat berlangsung lebih inklusif, transparan, dan berintegritas.
Komentar Terbaru