Ambon, 22 November 2025 — Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Meninjau Kembali Kebebasan Berekspresi dan UU ITE bagi Orang Muda“ pada 21–22 November 2025 di Hotel Amans Ambon. Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi orang muda Maluku untuk memahami secara lebih mendalam posisi kebebasan berekspresi dalam kehidupan sosial dan politik di Maluku.
Pada hari pertama, peserta diperkenalkan dengan analisis situasi kebebasan berekspresi di Maluku melalui pemetaan kondisi lapangan, termasuk sejauh mana ruang-ruang publik memungkinkan orang muda menyatakan pendapatnya tanpa intimidasi atau tekanan. Sesi ini membuka ruang dialog mengenai peluang perluasan ruang ekspresi, namun juga mengungkap berbagai tantangan seperti risiko kriminalisasi melalui UU ITE, rendahnya literasi digital, serta masih kuatnya budaya hierarkis yang membuat suara anak muda kerap kurang diperhitungkan. Di fasilitasi oleh Tajudin Buano sebagai Lead Fasilitator dan Naam Seknun sebagai Co-Fasilitator, peserta didorong untuk melihat persoalan ini bukan hanya sebagai isu individu, tetapi sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang harus diawasi secara kolektif.
Hari kedua, pembahasan diperluas dengan analisis politik dan ekonomi guna memahami aktor-aktor yang berpengaruh dalam dinamika kebebasan berekspresi di Maluku. Peserta diajak untuk menelusuri keterlibatan penguasa formal maupun non-formal, aktor ekonomi, serta kelompok kepentingan yang turut membentuk arah kebijakan dan membuka atau menutup ruang kebebasan sipil. Pendalaman terhadap relasi kekuasaan ini memperlihatkan bahwa isu kebebasan berekspresi tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi politik lokal, distribusi sumber daya, serta kepentingan ekonomi yang mengitari sektor-sektor strategis di Maluku. Dari pemahaman tersebut, peserta kemudian menyusun strategi advokasi lintas isu dengan pendekatan yang lebih tajam, terintegrasi, dan realistis. Mereka merancang langkah-langkah advokasi yang mempertimbangkan risiko, peluang koalisi, hingga mekanisme penguatan kapasitas internal agar gerakan dapat bertahan dalam jangka panjang. Sesi akhir di hari kedua ditutup dengan perumusan strategi keberlanjutan lintas isu yang bertujuan membangun kerangka kerja dan rekomendasi tindak lanjut bersama bagi para aktor muda di wilayah ini.
Sebagai penutup kegiatan, Direktur YPPM Maluku, Abdulgani Fabanjo, menyampaikan harapan besar terhadap keberlanjutan gerakan Koalisi Milenial Inklusi yang diinisiasi dan dibentuk oleh YPPM Maluku. Ia menekankan bahwa koalisi ini diharapkan bukan hanya menjadi ruang berkumpulnya orang muda, tetapi menjadi wadah kerja-kerja advokasi yang terstruktur, visioner, dan mampu memetakan secara komprehensif dan dapat berdampak hingga ke lapisan struktur masyarakat paling bawah atau akar rumput. Menurutnya, keberlanjutan advokasi lintas isu, mulai dari kebebasan berekspresi, inklusi sosial, hingga transparansi kebijakan, akan sangat bergantung pada konsistensi kolaborasi dan keberanian generasi muda untuk terus bersuara. “Kami melihat potensi besar anak muda Maluku dalam menggerakkan perubahan. Koalisi ini diharapkan menjadi jembatan untuk menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat secara luas dan menjaga agar ruang-ruang sipil tetap hidup, inklusif, dan terlindungi,” ujarnya menutup kegiatan.
Penulis : Fauziah A. N.
Komentar Terbaru