Ambon, 8 Oktober 2025 — Di tengah hujan yang membasahi sore hari, suasana di Hana Café, Kompleks UIN AM Sangadji Ambon tetap hangat oleh semangat para peserta yang mengikuti Talkshow Kampus : Mendorong Demokrasi yang Inklusif melalui Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku ini menghadirkan dua narasumber utama, Nurlaila Sopamena dan Riko Kainama, dengan Fauziah Ngabalin bertindak sebagai moderator.
Dalam diskusi yang berlangsung penuh refleksi dan kritik sosial ini, Riko Kainama menekankan pentingnya memahami akar sejarah bangsa sebagai kunci membangun demokrasi yang sehat.
“Banyak-banyaklah belajar sejarah, karena sejarah itu dapat mempersatukan segalanya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih lemahnya perlindungan terhadap perempuan di berbagai sektor, bahkan di lingkungan kampus.
“Tidak usah bicara demokrasi inklusif kalau perempuan saja tidak kita lindungi di kampus. Bagaimana perempuan mau belajar lalu siap untuk merdeka? Jadi kalau mau memerdekakan demokrasi inklusif, mulai dari lindungi perempuan dari kekerasan di seluruh sektor,” tegas Riko.
Sementara itu, Nurlaila Sopamena mengangkat persoalan adat dan tanah yang sering menjadi sasaran eksploitasi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Ia menilai bahwa praktik penipuan dan perampasan tanah adat kerap dibungkus dengan nama “pembangunan” atau “program pemerintah”.
“Banyak oknum yang datang dengan mengatasnamakan pemerintah untuk mengambil tanah adat kita. Padahal, tanah dan adat adalah identitas dan jati diri masyarakat Maluku yang harus dijaga bersama,” tutur Nurlaila.
Diskusi ini menegaskan bahwa demokrasi yang inklusif tidak hanya tentang kebebasan berbicara dan berkeyakinan, tetapi juga tentang keadilan sosial, penghormatan terhadap perempuan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Melalui kegiatan ini, YPPM Maluku yang juga merupakan bagian dari rangkaian program Democratic Resilience (DemRes) berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas masyarakat sipil, terutama generasi muda, agar mampu menjaga ruang demokrasi yang bebas, inklusif, dan berkeadilan di Maluku. Program ini diharapkan menjadi wadah berkelanjutan bagi lahirnya gagasan dan gerakan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kebinekaan.
Komentar Terbaru