Ambon, 3 September 2025 — Dalam upaya mendorong keterlibatan perempuan yang lebih bermakna dalam dunia politik, Korps HMI-Wati (KOHATI) BADKO Maluku menggelar diskusi publik bertema “Strategi dan Upaya Penguatan Peran Perempuan dalam Demokrasi Daerah”.
Kegiatan ini berlangsung di Caffe Baileo dan dihadiri oleh mahasiswa, aktivis perempuan, akademisi, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil. Forum ini menjadi ruang strategis untuk mengangkat isu rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah serta merumuskan langkah-langkah penguatan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Bin Raudhah selaku Akademisi UNPATTI, M.Shaddek Fuad selaku Ketua KPU Provinsi Maluku, dan Naam Seknun selaku Manager Program “DemRes” YPPM Maluku, yang memberikan perspektif mendalam tentang tantangan dan strategi keterlibatan perempuan dalam politik lokal.
“Perempuan tidak hanya harus hadir di ruang-ruang politik, tetapi juga harus berdaya untuk mempengaruhi arah kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial dan kesetaraan,” ujar Naam Seknun dalam penyampaian materinya.
Dalam paparannya, Naam menyoroti berbagai hambatan struktural, kultural, dan sosial yang masih menghambat perempuan untuk tampil sebagai pengambil keputusan, seperti budaya patriarki, minimnya pendidikan politik, dan kurangnya dukungan partai terhadap kader perempuan.
Ia juga menegaskan pentingnya strategi afirmatif seperti sistem kuota, pendidikan politik berkelanjutan, serta penguatan jaringan solidaritas perempuan lintas sektor sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
Kegiatan ini juga menampilkan diskusi tentang tokoh-tokoh perempuan inspiratif yang pernah menjabat sebagai anggota DPR/DPRD, sebagai upaya menghadirkan figur teladan bagi generasi muda, khususnya kader-kader perempuan di Maluku.
Ketua Panitia Pelaksana dari KOHATI BADKO Maluku menyampaikan harapannya bahwa kegiatan ini dapat menjadi pemicu lahirnya lebih banyak perempuan yang aktif dan kritis dalam politik lokal, baik sebagai kader partai maupun sebagai penggerak masyarakat.
“Kami ingin kader-kader KOHATI tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi penggerak perubahan dalam demokrasi daerah,” ujarnya.
Komentar Terbaru